Tidak hanya soal pelantikan pegawai KPK menjadi ASN saja. Tetapi juga bakal ada regulasi lanjutan terkait sistem penggajian serta tunjangan-tunjangan yang kemudian dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain itu ada pula, pembaharuan struktur kelembagaan di lembaga antirasuah itu sendiri. Hal itu juga masih berkaitan dengan alih fungsi status pegawai KPK tersebut menjadi ASN tadi.
"Intinya begini secara materi ada tiga hal tapi secara non materi adalah spiritnya menyatukan visi dan spirit kita dalam menyongsong bagaimana tantangan KPK ke depan. Jadi bagaimana dengan mimpi kita untuk membersihkan Indonesia dari korupsi itu visinya diterima yang sama dari atas sampai bawah," tandasnya.
Ditambahkan Ghufron, pemilihan Jogja sebagai tempat rapat juga sebagai bentuk distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimiliki KPK kepada masyarakat luas.
Baca Juga:KPK Gelar Raker di Hotel Bintang 5 Sleman, Apa Saja Agendanya?
"Perlu diketahui bahwa kami ini adalah bagian dari struktur ketatanegaraan yang menggunakan dana APBN, fungsi dari APBN adalah distribusi bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat maka harus didistribusikan kepada seluas-luasnya rakyat," ucapnya.
Sebelumnya kritikan itu ditulis dalam cuitan mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan di mana ia menyatangkan aktivitas para pimpinan KPK tersebut.
"Pimpinan KPK plus pejabat utamanya besok [Kamis 28/10/2021] & lusa [Jumat 29/10/2021], laksanakan Raker [Rapat kerja] di Hotel Seraton Yogya," tulis Novel pada akun Twitternya Rabu (27/10/2021).
"Dilanjut dengan Jumat pagi acara sepeda santai start Mapolsek Semplak sampai warung Kopi Kaliurang Yogya," imbuhnya.
Selanjutnya Novel menyatakan bahwa acara demikian kurang etis dilakukan di tengah pandemi.
Baca Juga:Dikritik Akibat Gelar Raker di Jogja, Begini Tanggapan Wakil Ketua KPK
"Etis enggak sih? Di tengah pandemi dan kesulitan mengadakan acara begini?," tambah Novel.
