SuaraJogja.id - Para anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengikuti rapat kerja atau raker di DIY sejak 27 hingga 29 Oktober 2021, tetapi tidak dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Diketahui, Nawawi satu-satunya Pimpinan KPK yang tidak mengikuti raker tersebut.
Nawawi dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (29/10/2021), mengaku bahwa sebaiknya ada pimpinan yang tetap bersiaga di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Tidak apa-apa tidak ikut. Saya pikir sebaiknya tetap ada yang 'standby' di kantor dan juga memang kemarin saya tidak terlalu fit," ujar Nawawi.
Baca Juga:Diklaim Lebih Hemat oleh Wakil Ketua, Berapa Anggaran Raker KPK di Hotel Mewah Jogja?
KPK menggelar raker tersebut dalam rangka harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi setelah peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Harmonisasi regulasi dan struktur organisasi tersebut menindaklanjuti amanah Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur bahwa KPK termasuk ke dalam rumpun eksekutif dengan status sebagai ASN.
"Pascapelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut, kami kemudian perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (27/10).
Ia mengatakan rapat intensif di Yogyakarta itu juga telah diagendakan jauh-jauh hari, baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya. Namun, kata dia, harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini.
Sebelumnya, rangkaian kegiatan rapat kerja KPK yang berlangsung di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta menuai banyak kritikan, termasuk dari sejumlah mantan pejabat struktural KPK yang menilai tidak etis menggelar rapat kerja di hotel mewah di tengah situasi pandemi saat ini.
Baca Juga:Raker KPK di Hotel Mewah, Klaim Firli Bahuri: Kita ke Jogja Bukan Jalan-Jalan
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk rangkaian kegiatan KPK di Yogyakarta sudah sejak awal disusun dan tidak akan melebihi plafon yang sudah ditentukan.
"Pasti. Itu saya pastikan dan juga tidak akan mengganggu anggaran operasional untuk kegiatan yang lain, misalnya kegiatan penindakan. Itu betul-betul sudah kami alokasikan dari awal dan saya yakin pasti ada sisa," ujar Alex. (ANTARA)
