Dampak tanam paksa ini, produksi beras makin menjadi kurang dan harganya melambung. Pada tahun 1843, muncul bencana kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah pada tahun 1850.
Sistem tanam paksa yang kejam ini, setelah memperoleh protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhir-akhirnya dihapus pada tahun 1870. Namun demikian, untuk tanaman kopi di luar Jawa berlanjut sampai tahun 1915. Program yang dijalankan untuk menggantinya merupakan sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870.
Tuntutan kepada setiap rakyat Indonesia supaya menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20 persen atau seperlima bidang dari tanahnya untuk ditanami macam tanaman perdagangan.
Baca Juga:Saksi Bisu Praktik Korupsi dan Tanam Paksa di Zaman Kolonial Belanda
Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.
Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian bisa menggantinya dengan melakukan pekerjaan di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk culturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan.
Keunggulan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat.
Kerusakan atau kerugian sebagai dampak gagal panen yang bukan karena kealpaan petani seperti bencana dunia dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda.
Baca Juga:Sejarah Tanam Paksa, Salah Satu Sejarah Paling Kelam Penjajahan Belanda
Penyerahan teknik penerapan aturan tanam paksa kepada kepala desa.
