Ribuan Wali Murid Keluhkan Ijazah Anaknya Ditahan Sekolah, Gegara Urung Lunasi Sumbangan

"Memang kasus ini sudah sejak lama terjadi, kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan (DIY), namun faktanya saat ini masih ada saja punglinya," terang dia.

AMPPY telah melayangkan somasi ke seluruh kepala sekolah di DIY. Termasuk juga melayangkan somasi terbuka untuk Gubernur DIY guna menyelesaikan persoalan yang terjadi.

"Sebelumnya tahun 2018 itu terakhir kami somasi namun tidak ada dampak apapun. Harapannya somasi di 2021 ini bisa ditindaklanjuti dengan serius, sehingga tahun 2022 tidak ada sumbangan atau pungutan ke siswa yang membutuhkan ijazah untuk bekerja," ujar dia.

Terpisah, Staf Advokasi LBH Yogyakarta, Ryan Akbar Fitriadi menjelaskan bahwa kembali mencuatnya kasus sumbangan di lingkungan sekolah merupakan kegagalan unsur tenaga pendidikan di DIY. Sehingga muncul pula dugaan maladministrasi yang didasarkan pada UU nomor 20/2004 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar oleh Lembaga Pendidikan, Pemerintah, Pemda dan Masyarakat.

Mengacu pada Permendikbud RI Nomor 1/2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK-SMA/SMK, bahwa sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang meminta atau memungut biaya melalui sumbangan.

"Jelas di dalam Pergub DIY nomor 45/2021 tentang Petunjuk Teknis Peserta Didik Baru SMA/SMK dan SLB Tahun Pelajaran 2021-2022, di dalam Pasal 39 disebutkan bahwa jenjang siswa yang disebutkan dalam aturan itu dalam penyelenggaraan PPDB dilarang dimintai pungutan atau sumbangan apapun," kata Ryan.

Dari somasi itu, lanjut Ryan pihaknya ingin mengingatkan Gubernur DIY dan Dinas Pendidikan bahwa kasus pungutan dan sumbangan itu masih terjadi.

"Sehingga kami menunggu tindak lanjut Gubernur terhadap somasi terbuka kami. Selain itu kami sudah melaporkan kasus ini ke ORI dua pekan lalu untuk mendorong Pemda mengambil tindakan yang lebih konkret lagi dalam menyelesaikan persoalan itu," ujar dia.