SuaraJogja.id - Kulon Progo menjadi kabupaten yang tingkat kemiskinannya tertinggi se-DIY pada 2021 ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, angka kemiskinan di kabupaten ini masih di 18,38 persen atau sebanyak 81.140 jiwa.
Angka tersebut disusul Gunungkidul dengan 17,69 persen atau 135.330 jiwa. Bantul di posisi ketiga sebesar 14,04 persen atau 146.980 jiwa dan Sleman sebesar 8,64 persen atau 108.930 jiwa. Angka kemiskinan terendah di Kota Yogyakarta sebesar 7,69 persen atau 34.070 jiwa.
"Untuk tingkat DIY, angka kemiskinan tahun ini masih di angka 12,8 persen atau 506.450 jiwa," ujar Kepala BPS DIY Sugeng Irianto di Kantor DPRD DIY, Jumat (24/12/2021).
Menurut Sugeng, data yang didasarkan pada indikator kemiskinan di tingkat kabupaten/kota menyebutkan, pendapatan per kapita penduduk miskin di DIY sebesar Rp482.767 per orang per bulan. Artinya, rata-rata 1 rumah tangga miskin (RTM) di DIY memiliki 4,13 angggota rumah tangga pada Maret 2021 lalu.
Baca Juga:Baru Nikah 3 Bulan, Pasutri Asal Kulon Progo Nekat Gelapkan Motor untuk Makan Sehari-hari
Sementara kebutuhan RTM di DIY mencapai Rp1.993.828 per RTM. Untuk bisa menjaga rumah tangga tidak miskin, maka diperlukan pendapatan sekitar Rp2 juta per RTM setiap bulannya.
"Data ini juga bisa didasarkan pada DTKS [data terpadu kesejahteraan sosal] yang kurang lebih sama," ujarnya.
Tingginya angka kemisknan ini, lanjut Sugeng, membuat persentase kerawanan pangan di Kulon Progo juga paling tinggi, yang mencapai 10,62 persen. Sedangkan di posisi kedua Bantul dengan derajat rawan pangannya mencapai 9,00 persen. Gunungkidul di posisi ketiga sebesar 8,94 persen, Kota Yogyakarta 4,11 dan Sleman yang terendah dsebesar 0,41 persen.
"Untuk tingkat DIY, persentase rawan pangan mencapai 5,64 persen," tandasnya.
Sementara Sekda DIY, Baskara Aji mengungkapkan Pemda berkoordinasi lebih detil untuk penanganan kemiskinan dengan Dinas Sosial dan pihak-pihak terkait. Sebab Pemda tidak bisa menggulirkan satu program untuk seluruh kabupaten/kota karena keberagaman persoalan di masing-masing wilayah.
Baca Juga:Diduga Malu Hamil di Luar Nikah, Wanita Asal Kulon Progo Kubur Bayinya di Pekarangan Rumah
"Karenanya penanganan kemiskinan nantinya tidak hanya di tingkat kabupaten/kota tapi turun hingga ke kecamatan," ungkapnya.
Pemda akan mengupayakan penurunan angka kemiskinan melalui program pemulihan di sektor pariwisata, pendidikan dan UMKM. Sebab ketiganya selama ini menjadi sektor terbanyak dalam pemasukan APBD DIY.
"Ya kita tingkatkan sektor pariwisata, umkm dan pendidikan pada 2022 mendatang," ujarnya.
Ditambahkan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, perlu sinergi untuk memotret kemisinann. Dengan demikian penanganan kemiskinan di DIY bisa lebih optimal.
"Sinergi ini penting dalam menumbuhkan perekonomian warga dan menurunkan angka kemiskinan, terlebih di masa pandemi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
