SuaraJogja.id - Wacana penghapusan behan bakar jenis premium dan pertalite dapat sambutan baik dari Kepala Pusat Studi Energi UGM Deendarlianto. Selain mempertimbangkan dampak pada lingkungan, ia juga memberi saran supaya subsidi diberikan kepada orang, bukannya barang.
Deendarlianto mengungkapkan, dampak terhadap lingkungan menjadi salah satu pertimbangan yang penting untuk mendorong konsumsi bahan bakar dengan nilai oktan yang lebih tinggi. Di samping itu, rencana kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi emisi, termasuk pada sektor transportasi.
“Kalau mengacu pada perencanaan energi nasional ke depan saya pikir rencana pemerintah untuk mulai menghilangkan secara perlahan-lahan Premium dan Pertalite cukup baik, itu perlu disosialisasikan dan didukung bersama oleh semua komponen masyarakat,” terangnya dalam rilis UGM yang dikutip SuaraJogja.id, Kamis (30/12/2021).
Menurut berbagai sumber, pemerintah dikabarkan akan mengeluarkan kebijakan penghapusan BBM jenis Premium di tahun 2022, dan mulai mendorong peralihan menuju konsumsi bahan bakar jenis Pertamax yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga:Psikolog UGM Bagi Tips Liburan di Tengah Pandemi, Tetap Seru meski Tak Keluar Rumah
Deendarlianto mengungkapkan, proses transisi menuju konsumsi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sebenarnya telah dimulai sejak peluncuran Pertalite pada tahun 2015 silam.
“Masyarakat sudah digiring untuk berganti dari Premium ke Pertalite, dan ternyata itu berhasil. Orang-orang mulai sadar akan pengaruh terhadap mesin, dan pengaruh terhadap lingkungan juga semakin menjadi pertimbangan,” katanya.
Dilihat dari struktur penjualan BBM, pengguna Premium memang semakin lama semakin berkurang, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih berkualitas. Masyarakat kelas ekonomi menengah telah lama beralih dari Premium ke Pertalite, dan bahkan pelan-pelan mulai bergeser ke Pertamax.
Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat telah siap menghadapi rencana penghapusan Premium dalam waktu dekat.
“Boleh dikatakan hampir dominan di kendaraan roda empat menggunakan Pertalite sehingga kalau kita ingin menghentikan Premium saya pikir dalam waktu enam bulan waktu transisinya sudah cukup untuk membawa masyarakat ke sana,” imbuhnya.
Baca Juga:Premium - Pertalite akan Dihapus, Walhi: Motif Ekonomi Dibungkus Lingkungan
Deendarlianto memaparkan data konsumsi energi di Indonesia, di mana 39 persen energi masih berbasis minyak, dan 64 persen di antaranya digunakan untuk transportasi. Dari jumlah tersebut, 90 persen konsumsi energi di sektor transportasi diperuntukkan bagi transportasi darat atau jalan raya.
Meski rencana penghapusan BBM jenis Premium dinilai tepat, konsumen utamanya yang berasal dari kalangan menengah ke bawah perlu mendapat perhatian.
Ia menyayangkan fenomena konsumsi Premium dari sebagian masyarakat kalangan menengah yang seharusnya tidak memerlukan subsidi. Sejalan dengan proses transisi energi dan demi tercapainya subsidi energi yang tepat sasaran, pemerintah menurutnya perlu memberikan subsidi energi kepada orang dan bukan produk tertentu.
“Selama ini yang disubsidi bukan orangnya tetapi barangnya. Dengan penghilangan Premium ke depan metode subsidi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah bisa dilakukan dengan pemberian subsidi ke orangnya,” paparnya.
