SuaraJogja.id - Wacana penundaan 2024 tengah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu belakangan. Pro kontra tentang usulan tersebut pun bermunculan dari berbagai tokoh dan lapisan elemen masyarakat.
Menanggapi hal tersebut pakar politik UGM Wawan Masudi mengatakan bahwa setidaknya ada dua alasan yang membuat wacana penundaan pemilu itu menjadi tidak masuk akal. Pertama tidak ada situasi mendesak yang memerlukan pemilu itu ditunda.
"Untuk pendapat saya nggak masuk akal ya pemilu ditunda. Karena satu tidak ada situasi yang betul-betul mendesak," kata Wawan saat dihubungi awak media, Selasa (1/3/2022).
Kedua, kata Dekan Fisipol UGM tersebut, para pemimpin partai politik (parpol) sudah seharusnya memahami bahwa ukuran dasar dari demokrasi yang prosedural adalah diselenggarakannya pemilu secara rutin.
"Jadi lebih baik semua orang berkomitmen pada itu karena ini akan terkait dengan kepercayaan rakyat terhadap sistem yang kita bangun," ungkapnya.
Ia menyebut bahwa wacana itu hanya sebatas aspirasi politik saja. Sebab jika melihat kembali komitmen awal maka pergantian kepemimpinan secara rutin ini adalah salah satu pilar untuk menjaga dan mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang demokratis.
Kemudian masih ada pula legitimasi lembaga-lembaga perwakilan yang dilakukan secara rutin oleh rakyat. Sehingga usulan penundaan pemilu semakin menjadi tidak masuk akal.
"Saya kira usulan tersebut (penundaan pemilu) tidak masuk akal dan kontraproduktif terhadap perkembangan dan pembangunan demokrasi yang kita lakukan sejauh ini," ucapnya.
Para politisi dan elit politik diminta untuk tidak seenaknya memutuskan penunandaan pemilu nanti. Disampaikan Wawan, mereka perlu tahu bahwa negara ini dimiliki banyak pihak.
Baca Juga:Tak Melulu Gaib, Pakar UGM Beberkan Hubungan Sesajen dengan Ekosistem Alam
"Jadi mereka tidak boleh juga berpikir seolah-olah bahwa semua bisa mereka tentukan sendiri. Mereka harus belajar dari sejarah. Kalau melakukan, mengusulkan sesuatu tanpa memperhatikan apa yang menjadi semacam aspirasi publik ya justru akan kontraproduktif kan," urainya.
Selain memunculkan kondisi kontraproduktif, kata Wawan, jika memang wacana itu disetujui juga hanya akan membuat gaduh saja. Sebab ada banyak pihak khususnya masyarakat yang menggugat hal tersebut.
"Itu nanti hanya akan gaduh saja karena akan digugat sana-sini, dipersoalkan sana-sini, rakyat masyarakat akan demo menyampaikan pendapatannya, akan ada petisi dan lain sebagainya lah," tandasnya.
Sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan usulan adanya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Usulan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Cak Imin mengatakan bahwa idenya itu disampaikan karena tidak ingin ada yang mengganggu terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini, termasuk penyelenggaraan pemilu.
"Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," kata Cak Imin.
Selain Cak Imin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya yang memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur.
"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli.
Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022).
