SuaraJogja.id - Penetapan peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden (kepres) RI Nomor 2 Tahun 2022 masih saja memunculkan perdebatan. Sejarawan asal UGM sekaligus pembuat naskah akademik SU 1 Maret 1949, Sri Margana menolak tudingan Fadli Zon yang menyatakan kepres tersebut menghilangkan nama Soeharto.
“Tidak benar kami menghilangkan nama dan peran Letkol Soeharto [dalam kepres]. Dalam naskah akademik, Soeharto ditunjuk sebagai pemimpin serangan umum di pusat kota,” ungkap Margana dalam Sosialisasi Kepres RI tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang dilakukan secara daring, Senin (07/03/2022).
Menurut Margana, dalam naskah akademik tersebut nama Soeharto bahkan disebut 48 kali. Hal tersebuti menunjukkan betapa pentingnya peran Soeharto. Melalui naskah akademik tersebut, sejarawan justru menempatkan tokoh-tokoh penting yang dalam historiografi di masa lalu dihilangkan atau direduksi peranannya.
Tak hanya Soeharto, Margana memastikan tidak ada satu tokoh dan pemimpin tertinggi dalam peristiwa tersebut yang dihapuskan. Sejarawan menuliskan ribuan pelaku sejarah yang terlibat SU 1 Maret 1949 sesuai porsinya masing-masing.
“Letkol Soeharto yang ditunjuk memimpin SU di pusat kota pun disebutkan karena karena kepres bukanlah historiografi," tandasnya.
Margana menjelaskan, sastrawan menyusun naskah akademik sejak 2018. Naskah tersebut dibuat berdasarkan arsip, foto, dan wawancara dengan para pelaku.
Contohnya fakta historis terkait peran Sultan HB IX. Sultan yang pada waktu itu menjadi pemimpin kultural, Menteri Keamanan Negara serta menyandang pangkat Letnan Jenderal Tituler berperan sebagai penggagas serangan umum.
Ide tersebut kemudian disampaikan kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman. Sebagai Panglima, Jendral Sudirman segera mengerahkan pasukan setelah menyetujui ide tersebut.
Sultan HB IX mempunyai gagasan setelah mendengar siaran tentang masalah Indonesia akan dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret 1949. Pada waktu itu, Belanda melakukan propaganda di PBB dan menolak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Baca Juga:Arvindo: Agak Berlebihan Jika Nama Soeharto Diwajibkan Masuk Keppres Nomor 2 Tahun 2022
“Belanda terus mempropagandakan di PBB kalau Indonesia sudah bubar,"tandasnya.
- 1
- 2
