SuaraJogja.id - Tuntutan para mantan pendorong gerobak yang meminta lapak jualan di Teras Malioboro, dinilai sulit oleh Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.
Pihaknya berjanji akan tetap berupaya untuk memberdayakan para mantan pendorong gerobak yang ikut terdampak terhadap relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).
"Ya itu susah juga ya (memberikan lapak), itu kan pelaku yang nantinya kita berdayakan sebetulnya," ujar Haryadi kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).
Ia membeberkan kesulitan itu mengingat para mantan pendorong gerobak, tak termasuk dalam kelompok pedagang Malioboro. Selain itu Teras Malioboro hanya dikhususkan oleh PKL saja.
Baca Juga:Skuter Dilarang di Malioboro, Pemkot Jogja Keluarkan Aturan Teknisnya Sebelum Ramadan
"Itu kalau di Teras (Malioboro) kan hanya untuk pedagang-pedagang. Sementara pendorong ini kan bukan pedagang," ujar dia.
Kendati demikian menanggapi permintaan pedagang tersebut, pihaknya akan melakukan upaya lain.
"Kami akan koordinasikan masalah ini. Intinya kita berdayakan mereka," kata dia.
Terpisah, Ketua Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro (PPGM) Kuat Suparjono nasib para mantan pendorong gerobak saat ini tak jelas. Pihaknya merasa digantung oleh Pemkot dan juga Pemda.
Kuat mengatakan pihaknya memang meminta lapak berjualan. Namun tidak harus semua pedagang diberikan.
"Kita hanya meminta berapapun yang diberikan, kami sudah tidak ada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah lapak nanti yang diberikan akan kami kelola dengan anggota yang ada," katanya.
Jumlah anggota saat ini, kata Kuat sekitar 29 orang. Jumlah itu awalnya mencapai 91 orang. Ia mengaku tidak ada kejelasan dan tanggungjawab dari pemerintah, membuat anggota terus berkurang.
"Kita ini sudah lama di Malioboro. Bersama PKL kita sudah bagian yang tidak terpisahkan. Maka dari itu relokasi pedagang di Malioboro ini seharusnya jadi tanggungjawab pemerintah. Malah bukan tutup mata seperti saat ini," katanya.
