SuaraJogja.id - Satu hari setelah Presiden Sheikh Khalifa bin Zayed wafat, saudara tirinya, Pemimpin de facto Uni Emirat Arab (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan terpilih sebagai presiden negara Teluk Arab itu.
Sheikh Mohammed, yang dikenal sebagai MbZ, dipilih sebagai presiden oleh dewan agung federal pada Sabtu (14/5). Dewan tersebut terdiri dari para pemimpin tujuh emirat di federasi UAE.
"Kami mengucapkan selamat baginya dan berjanji untuk setia kepadanya, demikian pula dengan rakyat kami," kata pemimpin Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, yang juga merupakan wakil presiden dan perdana menteri UAE.
MbZ (61 tahun) telah selama bertahun-tahun memegang kekuasaan di belakang layar. Ia juga memimpin penataan kembali Timur Tengah, yang menciptakan poros baru anti Iran dengan Israel.
Baca Juga:Sepak Terjang Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, Presiden Baru Uni Emirat Arab
Jabatan sebagai presiden memperkuat posisi Sheikh Mohammed sebagai penguasa negara penghasil minyak pada keanggotaan OPEC serta sebagai pemain kunci di kawasan.
Ia dipilih sebagai presiden pada saat hubungan lama yang terjalin antara UAE dan Amerika Serikat memburuk terkait sikap AS yang dianggap tidak mau terlibat dengan kekhawatiran soal keamanan yang dirasakan negara-negara sekutunya di Teluk.
Sheikh Mohammed juga muncul sebagai presiden pada saat negara-negara Barat berupaya menggalang dukungan dari kawasan itu untuk ikut mengucilkan Rusia terkait konflik Ukraina.
UAE, yang merupakan pusat perdagangan dan pariwisata, telah memperkuat hubungannya dengan Rusia dan China.
Penguatan berlangsung ketika hubungan politik AS dengan UAE dan Arab Saudi memburuk akibat perbedaan sikap menyangkut perang Yaman, masalah Iran, serta syarat-syarat pembelian persenjataan AS.
Baca Juga:Kabar Duka, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Meninggal
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan Saudi dan UAE--negara-negara kelas berat penghasil minyak.
Kedua negara itu tidak mau menyatakan keberpihakan terkait konflik Rusia-Ukraina serta menolak permintaan negara-negara Barat agar memompa lebih banyak minyak untuk membantu menurunkan harga minyak mentah. [ANTARA]
