SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berupaya melakukan pengembangan, pembentukan, dan penguatan Desa Antipolitik Uang guna mendorong kesadaran masyarakat melawan atau menolak praktik politik uang menghadapi pemilihan umum.
"Untuk Desa APU (Antipolitik Uang) itu, kami punya program untuk pengembangan, pembentukan, dan penguatan. Jadi, ada tiga hal, dan ini merupakan program kerja Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/5/2022).
Pada saat ini, kata dia, di Bantul yang meliputi 75 desa telah terbentuk 12 desa APU dan satu pedukuhan. Ke depan, program ini akan terus dikembangkan agar ada pembentukan lagi, dan yang terbentuk akan dikuatkan kelembagaannya.
"Jadi, dari pengembangan, pembentukan, dan penguatan ini penerapan berbeda. Kalau bicara pengembangan, kami sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa desa yang punya motivasi yang nanti akan mendeklarasikan diri menjadi Desa APU," katanya.
Baca Juga:Antisipasi Laka Laut, SAR Satlinmas Bantul Pasang Rambu Bahaya di Sekitar Palung Pantai
Seperti beberapa waktu lalu, lanjut dia, penerapan program pengembangan Desa APU di empat wilayah, yaitu sebelah barat di Desa Argodadi Sedayu, kemudian wilayah selatan di Desa Sidomulyo Bambanglipuro, wilayah tengah di Banguntapan dan wilayah timur di Dlingo.
"Jadi, empat tempat itu gunakan kami melakukan pengembangan Desa APU, kemudian penguatan Desa APU kami melakukan pengawalan atau pendampingan terhadap Desa APU yang sudah mendeklarasikan diri," katanya.
Untuk penguatan Desa APU tersebut, Bawaslu melakukan suatu proses sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya melawan praktik politik uang guna mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang amanah.
"Untuk pembentukan, kami berupaya dari kemarin yang sudah melakukan pengembangan itu. Kami berharap ada pembentukan sukarelawan, kemudian kami dorong untuk melakukan deklarasi Desa APU," katanya.
Ia menargetkan seluruh desa di Bantul bisa menjadi desa yang masyarakatnya antipolitik uang. Namun, diakuinya upaya tersebut tidak mudah dan butuh proses.
Baca Juga:Libur Hari Raya Waisak, Dispar Catat 45 Ribu Wisatawan Masuk Bantul
"Ini berproses karena memang untuk menyadarkan masyarakat untuk melawan dan menolak politik uang ternyata juga butuh perjuangan sendiri," katanya.
