"Perlu koordinasi dan kajian. Tidak mudah meregrouping," tuturnya.
Ketika akan memutuskan regroup sekolah, akan ada banyak pertimbangan. Baik itu melibatkan guru, tenaga kependidikan, warga sekitar hingga siswa itu sendiri.
Apalagi bila harus memutuskan regrouping karena alasan minimnya peminat saat PPDB. Sekolah maupun Disdik tentunya bukan hanya memikirkan siswa di kelas I atau tingkat pertama.
"Sekolah itu kan ada siswa kelas II, III, IV dan selanjutnya. Bagaimana dengan mereka? Kan harus dipikirkan juga," ucapnya.
Baca Juga:Kronologis Kepala Sekolah SMKN 5 Bandung Ditangkap karena Pungli PPDB
"Belum lagi orang tua dan siswa. Yang awalnya berminat memasukkan anaknya ke sekolah A namun terpaksa harus sekolah di B, karena sekolah A diregroup dengan sekolah B," tambahnya.
Opsi mendistribusikan peserta didik dari sekolah banyak peminat ke sekolah sedikit peminat (dalam gugus yang sama), menurut Adi juga belum dapat dipastikan bisa menjadi solusi.
"Bayangkan bila kita menjadi orang tua, mendaftarkan anak ke sekolah A, lalu anak kita menjadi salah satu siswa yang dipindah ke sekolah B hanya demi memenuhi kuota PPDB sekolah B. Bukan karena penyebab lain. Apakah kita akan selalu menerima kondisi itu?," tuturnya.
Ia mengatakan, sistem zonasi yang diberlakukan dalam PPDB sebetulnya memiliki tujuan yang baik. Yakni pemerataan peserta didik.
Selain itu, didukung dengan Kurikulum Merdeka, ada kesetaraan kesempatan untuk tiap sekolah, sama-sama mengembangkan kemampuan, kompetensi dan kapabilitas mereka masing-masing.
Baca Juga:PPDB Sulsel 2022 Bermasalah, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Minta Maaf ke Masyarakat
"Saat ini goals zonasi belum terlihat, tapi dalam jangka panjang nanti. Akan terlihat. Tidak lagi sekolah tinggi peminat hanya di sekolah yang itu-itu saja, tetapi akan ada sekolah-sekolah lain yang serupa, banyak peminatnya," kata dia.
