SuaraJogja.id - Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakan Minyak (BBM) pada September 2022 ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pun menyampaikan tanggapan terkait penyesuaian harga BBM tersebut.
Sandi menyatakan, pemerintah sudah cermat dalam menghitung penyesuaian harga BBM di tingkat masyarakat, apalagi saat ini ekonomi Indonesia memasuki era turbulensi akibat inflasi.
"Di mana sekarang ibu-ibu sudah mulai merasakan harga-harga bahan pokok mulai naik. Cabai naik, telur, dan BBM diprediksi akan disesuaikan harganya, bukan naik," papar Sandi usai bertemu tokoh dan pengurus PPP DIY di Yogyakarta, Selasa (30/08/2022) malam.
Menurut Sandi, penyesuaian harga BBM mau tidak mau harus dilakukan. Sebab harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Pada Selasa (30/08/2022) pagi harga minyak dunia berada di angka 105 dolar Amerika per barrel.
Baca Juga:Tambah Bantuan Sosial, Luhut Pastikan Pemerintah Lindungi Masyarakat Ketika Harga BBM Naik
Karenanya bila harga BBM tidak disesuaikan, maka subsidi pemerintah akan sangat besar. Diperkirakan pemerintah harus menanggung subsidi hingga Rp700 triliun.
"Jadi ini berat sekali dari segi subsidi. Bayangkan kalau tambahan Rp200 triliun itu dibagikan saja ke masyarakat. Akan jauh lebih berdampak pada ekonomi kita dari pada kita mensubsidi BBM yang dinikmati bukan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah," tandasnya.
Sandi mengakui, masyarakat yang paling tersiksa dengan kenaikan harga BBM adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Rp3 juta. Terutama, 20 juta masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat bantuan pemerintah.
Untuk itu perlu ada suatu kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Bantuan sosial (bansos) yang akan digulirkan pemerintah bisa menjadi salah satu solusinya.
Pemerintah tengah menggodog kebijakan bansos. Diperkirakan 1 hingga 2 bulan kedepan kebijakan tersebut bisa segera direalisasikan.
Baca Juga:Jika Harga BBM Tak Segera Dinaikan, Pemerintah Harus Subsidi Rp698 Triliun Hingga Akhir Tahun 2022
"Kami mendorong satu kebijakan yang lebih berpihak pada kelas menengah ke bawah yaitu dengan memberikan bantuan sosial, bantuan langsung. Jadi bukan bantuannya subsidi kepada produk tapi subsidi kepada individu," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
