SuaraJogja.id - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai unjuk rasa menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lebih bernuansa politis pragmatis.
"Lebih cenderung politis daripada nonpolitis. Sederhana saja melihatnya, kan banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu. Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis," kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Meski demikian, lanjut Emrus, masyarakat berunjuk rasa tentu saja sah-sah saja, karena hal itu hak semua orang dalam negara demokrasi.
Kemudian, Emrus menegaskan kalau unjuk rasa berbasis kepentingan masyarakat luas, semua kebijakan yang tidak berpihak tentunya direspons dengan unjuk rasa sebagai bentuk protes. Namun, menurut Emrus kenyataannya tidak demikian.
"Di Jakarta (misalnya) masih banyak masalah. Macet semakin menjadi-jadi, tercemar-nya air tanah, sungai kotor. Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo?. Maka saya bilang itu lebih politis," tutur Emrus.
Menurut Emrus perwakilan pengunjuk rasa dan pemerintah bisa saja menggelar audiensi. Perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan pemerintah menjelaskan tujuan kebijakan.
"Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons. Tapi kalau ada agenda lain di balik itu, akan sulit dipertemukan," ucap Emrus.
Sementara itu, Analis Utama Ekonomi Politik Lab45 Reyhan Noor mengatakan unjuk rasa sah-sah saja, terlepas dari afiliasi apa pun yang menyelenggarakan, namun dengan catatan substansi yang diangkat masih relevan.
"Nuansa politik pasti ada di setiap unjuk rasa karena sebagai bentuk ekspresi atas kepentingan dari konstituen yang diwakilkan. Dalam pengambilan kebijakan, seperti penyesuaian harga BBM, akan sangat sulit untuk memenuhi semua kepentingan yang ada," ujar Reyhan.
