Penindakan Kalah Cepat dari Pelanggaran, Bawaslu Didorong Libatkan Platform Kendalikan Iklan Politik di Medsos

"Biasanya kan tayangan itu muncul dulu, kemudian viral. Selanjutnya Bawaslu melaporkannya ke Komisi Pemiihan Umum (KPU)."

Eleonora PEW
Minggu, 25 September 2022 | 11:41 WIB
Penindakan Kalah Cepat dari Pelanggaran, Bawaslu Didorong Libatkan Platform Kendalikan Iklan Politik di Medsos
Logo Bawaslu. [Ist]

SuaraJogja.id - Pemerhati Pemilu Masykurudin Hafidz, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bekerja sama dengan sejumlah platform, dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) khususnya kampanye, yang terjadi lewat media sosial (medsos).

Hal itu ia nyatakan, usai Sosialisasi Pemilu Partisipatif, di Aveon Hotel, Jumat (23/9/2022) sore.

"Pengalaman kami, di medsos itu seperti ini. Kecepatan orang menciptakan konten pelanggaran, jauh lebih cepat daripada ketentuan menangkap pelaggaran itu," kata dia, kala ditanyai wartawan.

Kondisi itu, menggambarkan bahwa penyusunan standar tata laksana pengawasan untuk menangkap konten medsos, selalu lebih lambat. Para pelanggar selalu lebih cepat untuk menciptakan variasi-variasi konten.

Baca Juga:Waduh! Situs Bawaslu Pasaman Diretas

Dengan demikian, sudah hampir bisa dipastikan Bawaslu tidak mungkin bekerja sendiri. Mereka harus mengajak banyak pihak, agar praktik di medsos bisa ditangkap dengan banyak undang-undang terkait.

"Misalnya kalau ujaran kebencian, bisa kerjasama dengan kepolisian. Dan kalau Bawaslu mau menelusuri pelaku, harus kerjasama dengan polisi siber," ucapnya.

"Kalau dia mau takedown konten, harus kerjasama dengan Kominfo. Kalau mau menghentikan bahkan sebelum konten diunggah, harus kerjasama dengan platform," tegas Masykur.

Jangan Menunggu Viral Baru Ditindak

Kerja sama dengan sejumlah pihak terkait, yang bisa menindak konten politik dan kampanye di medsos, harus dilakukan sejak awal. Bawaslu bisa menjalin komunikasi dengan platform, misalnya Facebook, Instagram. Agar ketika ada unggahan menggunakan materi atau frasa tertentu, kemudian tidak dibiarkan tayang di platform mereka.

Baca Juga:Ketua Bawaslu Minta Jokowi Beri Dukungan Pemberian Fasilitas Pengawasan Pemilu

"Biasanya kan tayangan itu muncul dulu, kemudian viral. Selanjutnya Bawaslu melaporkannya ke Komisi Pemiihan Umum (KPU)," terangnya.

Pihaknya berharap, kerja sama untuk bisa menyingkirkan konten politik yang melanggar, dapat resmi dilakukan oleh Bawaslu, Kominfo, platform dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Sebetulnya kalau kerja sama sudah ada, misalnya dengan Bareskrim, hanya praktiknya itu efektivitas kurang. Nah, yang perlu ditekankan adalah bisa tidak sebelum terunggah, konten ini diperiksa dulu [oleh platform]," ucapnya.

Ia meyakini, algoritma platform sebetulnya sudah canggih dan bisa bekerja dengan baik dalam mencegah penyebaran konten politik yang melanggar. Baik itu SARA, politik uang, hoaks, hingga kampanye hitam yang menjatuhkan kandidat tertentu. Namun, dengan adanya kerja sama antara Bawaslu dan platform, langkah itu bisa berjalan lebih optimal.

KPU Harus Tegas

Masa kampanye yang hanya berlangsung selama 75 hari, -berbeda dengan masa sebelumnya yang mencapai 120 hari- , tentu harus diawasi maksimal. Diperkirakan muncul situasi partai politik sudah mengampanyekan identitas mereka, sebelum memasuki masa kampanye.

"Harapan kami ke KPU, kalau memang waktunya belum kampanye, maka mereka tidak boleh kampanye. Dan ketika dilarang kok tetap kampanye, maka ketentuan larangan perlu ditegakan," tegasnya.

Masykur mengungkap, ketegasan itu semata-mata untuk menciptakan keadilan bagi semua parpol. Karena dipastikan tak semua parpol punya sumber daya yang sama untuk berkampanye. Baik dari sisi manusia maupun dana.

"Nah, Bawaslu ada fungsi kuat untuk bia menyeimbangkan masing-masing parpol, agar informasi yang diterima pemilih sama. Tidak ada yang lebih duluan kampanye juga," tuturnya.

Ketua Bawaslu Sleman Abdul Kareem Mustofa meminta peran serta masyarakat, untuk mendorong pengawasan Pemilu khususnya di Kabupaten Sleman. Sekiranya ada potensi dugaan pelanggaran bisa disampaikan atau dikoordinasikan dengan Bawaslu.

"Kami mendorong peran serta masyarakat ikut serta dalam pengawasan Pemilu," lanjutnya.

Kontributor : Uli Febriarni

News

Terkini

Berikut keutamaan dzikir pagi petang, bisa langsung diamalkan.

News | 16:34 WIB

saat ini, selain Gunung Semeru ada gunung api lain di Indonesia yang masih aktif, salah satunya Gunung Merapi.

News | 16:22 WIB

Berikut link streaming Piala dunia 2022.

News | 16:18 WIB

Pernikahan Erina Gudono dan Kaesang Pangarep akan digelar 10 Desember 2022 mendatang

News | 16:14 WIB

Skuat Garuda menjadi tim dengan status market value termahal kalahkan Thailand dan Vietnam.

News | 14:43 WIB

Cedera yang dialami oleh Dimas Drajad mendapat sorotan dari salah satu media Vietnam, thethao247.

News | 14:39 WIB

prosesi pernikahan Kaesang dan Erina yang diselenggarakan di DIY turut berpengaruh pada tingkat okupansi hotel.

News | 14:26 WIB

berikut ini 4 kolam renang terpopuler yang ada di Jogja

Lifestyle | 11:26 WIB

Pengaturan izin PLTN pun sudah diatur pemerintah.

News | 11:23 WIB

Berikut doa setelah Sholat Dhuha yang dianjurkan untuk dibaca.

News | 11:20 WIB

Silver Hanoman diberikan kepada film 'Leonor Will Never Die'.

News | 13:17 WIB

lebih dari 16.000 penonton hadir dalam perhelatan Jogja-NETPAC Asian Film Festival ke-17 (JAFF17)

News | 13:13 WIB

sebelumnya diberitakan seorang wisatawan tewas usai jip wisata yang dinaikinya mengalami kecelakaan terjun ke jurang

News | 13:09 WIB

berikut ini 4 manfaat yang kamu peroleh kalau baca doa sebelum masuk ke kamar mandi

Lifestyle | 12:10 WIB

Target booster 50 persen itu memang sulit, tetapi mudah-mudahan akhir tahun bisa

News | 11:10 WIB
Tampilkan lebih banyak