Termasuk dengan menggunakan sistem pelacakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada yang bersangkutan. Hal itu dilakukan untuk lebih memastikan calon siswa telah berdomisili selama kurang lebih satu tahun dalam zonasi sekolah yang hendak dituju.
"Jadi dalam aturan Menteri ada, sebenarnya aturan Permendikbud itu bahwa anak tinggal di satu wilayah paling kurang 1 tahun, dan itu kemudian dinyatakan sesuai dengan NIK," ujar Didik, saat dihubungi Selasa (27/9/2022).
Selain modus menitipkan anak ke sanak saudara dalam PPDB, diketahui Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY belum lama mengungkap fenomena praktik jual-beli seragam sekolah di sekolah. Padahal dalam aturannya, sekolah sama sekali tak boleh menjual seragam kepada siswanya.
Namun laporan terkait hal itu masih saja terus didapati bahkan dengan modus baru. Dari temuan ORI DIY, ada sekolah yang sengaja mengundang pihak toko seragam untuk presentasi terkait pakaian sekolah di depan wali murid hingga memanfaatkan pembentukan Paguyuban Orang Tua siswa (POT).
Keuntungan dari praktik itu tak main-main mengingat ada selisih harga yang cukup tinggi. Per satu sekolah saja angka keuntungan penjualan seragam itu bisa menyentuh Rp30 juta.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menuturkan bahwa pihak yang terbukti melakukan praktik tersebut dapat dikenakan hukuman pidana terkait korupsi atau Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Menang belum sampai merugikan negara sehingga luput dari Pasal 2 ayat dan Pasal 3 UU Tipikor. Tapi yang bisa digunakan itu pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor," kata Zaenur, dikonfirmasi awak media (27/9/2022).
