SuaraJogja.id - Bidang tanah desa (kalurahan) berupa tanah pelungguh di Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman digunakan tanpa izin dari kasultanan menjadi kawasan permukiman.
Kepala Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana Daerah Istimewa Yogyakarta Krido Suprayitno mengatakan, Pemda DIY dalam hal ini dinas yang ia pimpin telah berkoordinasi dengan kalurahan terkait masalah itu, pada Selasa (18/10/2022).
Tujuan koordinasi adalah membahas bersama-sama dan mencari langkah yang harus diambil selanjutnya, agar situasi itu tidak berujung menjadi sengketa. Apalagi diketahui, tanah desa yang sudah dijadikan kawasan hunian itu adalah tanah pelungguh. Tanah pelungguh berfungsi sebagai pendapatan tambahan bagi dukuh dan pamong kalurahan.
Menurut dia, setiap pemanfaatan tanah kasultanan (SG) maupun kadipaten (PAG) harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Pergub DIY No.34/2017 tentang pemanfaatan tanah desa.
"Masyarakat yang menempati tanah kasultanan dan kadipaten itu harus ada izin. Kontekstualnya, di Sardonoharjo itu belum ada izin," ungkapnya, Selasa.
Ia menambahkan, -bila merujuk pada Pergub yang sama-, pemanfaatan tanah pelungguh di Sardonoharjo menjadi hunian juga tidak dapat dibenarkan menurut Pergub tersebut.
"Masalahnya di situ sudah ada bangunannya. Nah itu kan diatur Perda IMB yang ada di Kabupaten Sleman. Untuk menutup atau untuk mengembalikan fungsi ada di Perda IMB Sleman," ujarnya.
Ia berharap lewat koordinasi yang dilakukan di kalurahan hari ini tadi, bukan hanya memberikan penyelesaian bagi masalah penggunaan tanah pelungguh tanpa izin. Melainkan juga bagian dari sosialisasi dan pencegahan agar hal ini tidak terulang. Selain itu, setiap pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten bisa sesuai aturan.
Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho menyebut, sedikitnya ada tiga titik yang telah dibangun oleh pengembang d atas tanah kalurahan Sardonoharjo. Padahal tanah itu berstatus pelungguh untuk Carik Sardonoharjo, Dukuh Drono, dan Dukuh Ngalangan, dengan total luasan sekitar 6.400 meter persegi.
"Kalurahan tidak tahu, karena itu perjanjian antara pemilik pelungguh dengan CV, kemudian dengan notaris, dan dengan penyewa," ungkap Harjuno.
Ia mengatakan, karena kurang pemahaman dan kesalahan prosedur, maka pembangunan hunian di tanah pelungguh tersebut dihentikan. Meski demikian, sudah ada 39 penyewa yang menempati bangunan di tanah desa tersebut.
Saat ini, pemerintah kalurahan sedang mengupayakan proses pembatalan perjanjian yang sebelumnya dilakukan. Tanah itupun nantinya bakal jadi aset kalurahan, yang bisa digunakan untuk menambah pendapatan asli kalurahan.
"[Bisa jadi aset kalurahan] jalan keluarnya bisa dengan alih guna," tuturnya.
Kontributor : Uli Febriarni
