Menurutnya anak-anak muda bisa mengambil peran dalam strategi-stratgi kebudayaan dalam rangka melawan maraknya praktik politik uang secara umum. Kemudian secara khusus juga adalah strategi budaya untuk keluar dari jebakan cara berpolitik yang lama yang identik dengan hal-hal yang sifatnya negatif.
Khusus untuk konteks budata di Jogja sendiri, Mada menilai sudah ada banyak ide pemikiran yang bisa diterapkan. Beberapa pihak juga sudah mengembangkan strategi misalnya dengan desa anti politik uang.
"Tapi tentu saja tidak cukup kalau hanya satu dua, harus banyak dan mengcover secara komprehensif karena penyebab politik uang ada banyak. Ada sisi lemahnya aturan, penegakkannya, tingkat ekonomi yang memaksa orang mau berkompromi soal politik uang, kemudian budaya, sosial, psikologis dan lainnya," paparnya.
Sementara itu, COO Kolasse, Dosen Administrasi Publik Undip Satria Aji Imawan menuturkan secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok usia produktif di DIY puas terhadap kinerja pemerintah pusat dan provinsi. Meski puas terhadap kebijakan pemerintah provinsi, kenaikan UMP pada 2023 masih dinilai belum mencukupi kebutuhan.
Baca Juga:Panas Politikus Senayan Gegara Ucapan Ketua KPU Soal Kemungkinan Pemilu Cuma Coblos Partai
Selain itu dalam penelitian itu masyarakat juga memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila. Berkaitan dengan politik uang, masyarakat cukup permisif, butuh perhatian serius dari para stakeholder kepemiluan.
"Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi modal sosial bagi pemerintah daerah untuk melakukan campaign awareness Pemilu bersih," kata Satria.
