SuaraJogja.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X berencana memberikan bantuan sosial (bansos) seumur hidup pada warga miskin di Yogyakarta.
Dana bansos yang diambil dari alokasi Dana Keistimewaan DIY ini akan diberikan khusus pada kategori masyarakat tertentu. Prioritasnya adalah lansia yang sudah tidak mampu bekerja dan warga miskin yang dinilai masih mampu bekerja, namun tidak memiliki modal usaha atau keterampilan kerja.
Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan kesejahteraan, Fisipol UGM, Hempri Suyatna mendukung rencana pemberian bansos seumur hidup tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan mampu semakin mengurangi ketimpangan ekonomi penduduk miskin di DIY.
"Saya kira kebijakan yang sangat baik dari pemerintah provinsi DIY dengan adanya pemberian bansos ini," kata Hempri dalam keterangannya, Senin (6/2/2023).
Baca Juga:LPK GeTI Dukung 20.000 Calon SDM Unggul DIY Siap Kerja di Bidang Digital
Kendati begitu, Hempri berharap program bansos itu bisa didistribusikan secara tepat sasaran. Sehingga nantinya benar-benar menjangkau lansia yang memang benar-benar membutuhkan.
"Saya kira perlu ada upaya kebijakan perlindungan sosial lansia yang lebih komprehensif," ucapnya.
Ia tidak memungkiri persoalan mengenai lansia sangatlah kompleks. Mulai dari berkurangnya pendapatan yang bersangkutan hingga ke persoalan terkait kesehatan dan bahkan aspek psikologis.
Oleh sebab itu, diperlukan dukungan dari program lain selain pemberian bansos semata. Dengan tentunya pemberian bansos yang barus dilakukan secara sinergis guna bisa sejalan dengan pemberdayaan lansia lebih efektif lagi.
"Seyogyanya program ini juga diikuti dengan program-program yang lain misalnya pendampingan dari aspek kesehatan, pengembangan peluang usaha untuk para lansia melalui pemberdayaan ekonomi maupun program-program yang terkait dengan kesehatan maupun mendorong aktivitas-aktivitas sosial yang dapat dimasuki lansia," paparnya.
Baca Juga:Kecam Pembakaran Al-Qur'an di Swedia, Massa FUI DIY Dorong PBB Beri Sanksi
Ditambahkan Hempri, ada hal yang lain yang perlu diperhatikan selain pemberian bansos. Termasuk dengan mendorong sumber-sumber penghasilan dan pengembangan ekonomi produktif di DIY.
Hal itu diperlukan agar penghasilan keluarga miskin dapat lebih maksimal. Mengingat ada banyak potensi baik dari wisata dan pertanian di DIY yang bisa dimanfaatkan.
"Banyak potensi-potensi desa wisata dan pertanian yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pengembangan ekonomi produktif yang memberikan multiplier effect bagi masyarakat luas. Dengan meningkatkan pendapatan saya kira tingkat ketimpangan akan dapat diminimalkan," tandasnya.
Terkait dengan penyebab angka kemiskinan di DIY yang paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, kata Hempri, tidak semata-mata hanya dilihat dari indeks gini ratio serta nilai upah minimum provinsi (UMP) saja.
Pasalnya hal-hal tadi hanya berlaku pada pekerja yang berada di sektor formal saja. Sehingga belum melingkupi masyarakat yang bekerja di sektor informal.
"Komparasi itu juga tidak akan tepat apalagi sektor informal dan sektor pertanian juga masih cukup dominan di DIY ini," cetusnya.
