SuaraJogja.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman masih menangani dugaan penyelewengan dana hibah Kementerian Pariwisata, yang disalurkan ke Kabupaten Sleman tahun anggaran 2020.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sleman, Ko Triskie Narendra mengungkap, kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.
Sedikitnya 10 orang saksi sudah dipanggil dan diperiksa, karena diduga mengetahui terkait dana hibah tersebut.
"Sudah kami periksa semua itu. Tapi untuk lebih detailnya, belum bisa kami sampaikan," kata Triskie, Rabu (8/2/2023).
Baca Juga:Dapat 5 Rekor Saat Kalahkan PSS Sleman, Ciro Alves Menari Kegirangan Bareng Rachmat Irianto
Triskie mengatakan, proses penyelidikan telah dimulai sejak awal 2023, dilakukan berdasarkan bukti yang dijumpai oleh intelijen kejaksaan.
"Kami masih mencari fakta hukum. Apakah ditemukan fakta pidana atau tidak, di dalam dugaan penggunaan dana hibah Pariwisata untuk Kabupaten Sleman tahun anggaran 2020," ujarnya.
Triskie di kesempatan sama, juga dimintai konfirmasi atas kabar beredar, bahwa dana hibah Kementerian Pariwisata tahun 2020 yang disalurkan ke Kabupaten Sleman senilai Rp 68 miliar.
Tujuan hibah tersebut untuk membantu Pemerintah Daerah dan pelaku Pariwisata seperti industri hotel, restoran, maupun desa wisata yang sedang merosot terdampak pandemi Covid-19.
Skema pemberian bantuan, 70% untuk sektor hotel & restoran, lalu 30% untuk penanganan ekonomi dan sosial.
Baca Juga:Bobotoh Marah ada Oknum Mau Merusak Persaudaraan dengan Suporter PSS Sleman, Bos Persib Ikut Bicara
Hibah didistribusikan ke destinasi wisata maupun desa wisata. Namun dalam penyaluran bantuan tersebut, sebanyak Rp10 miliar diambil oleh oknum tak bertanggungjawab.
"Lebih kurang nilainya segitu, masih kami dalami, masih kami cari. Tidak bisa kami sampaikan detail karena fakta-fakta masih kami gali," terangnya.
Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya menyatakan prihatin atas kabar itu. Ia mengatakan, karena itu masih berbentuk dugaan, ia berharap tidak terjadi apa-apa.
Hanya saja ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Sleman tetap berkomitmen yang terbaik untuk penanganannya.
"Tidak ada komitmen korupsi. Komitmen kami melayani yang terbaik untuk masyarakat," terangnya.
Sementara itu turun keterangan tertulis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
