Huda mengungkapkan, ada hal krusial yang perlu disikapi secara kebijakan pendidikan di DIY. Saat ini masih ada selisih antara unit cost minimal yang telah ditetapkan dengan pergub dan total antara BOS nasional dan Bos Daerah sekitar Rp 1,5 juta per siswa per tahun.
Pilihan kebijakannya adalah dibebankan kepada orang tua siswa. Diantaranya berupa pungutan atau ditanggung oleh pemda atau negara.
Dengan adanya dorongan mahasiswa agar diwujudkan pendidikan gratis, artinya selisih tersebut ditanggung oleh negara. Dalam pandangan Huda, hal tersebut logis dan masuk akal untuk kondisi DIY yang merupakan pusat pendidikan.
Meski diakui anggaran yang diperlukan untuk penerapan kebijakan itu cukup besar. Namun DIY mampu dan DPRD DIY sangat terbuka terhadap masukan masyarakat terkait raperda pendidikan.
Baca Juga:Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, IDI DIY Protes ke DPRD DIY
"Kami minta juga rekan rekan eksekutif untuk segera melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk menanggung selisih angka tersebut, agar saat pembahasan nanti lebih mudah memutuskan kebijakan. Saya kira memang pungutan untuk mengatasi masalah tersebut kurang bijak. Lebih tepat jika negara yang mencukupinya," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
