SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY meminta wacana penghapusan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dikaji. Sebab sistem tersebut diklaim berhasil diterapkan di DIY selama sejak diterapkan 2018 silam.
Bahkan sistem itu sudah meluluskan siswa yang berbasis PPDB dengan sistem zonasi. Kualitas pendidikan saat ini sudah cukup merata. Hal ini bisa dilihat dari jumlah mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sudah merata di seluruh sekolah.
“Proses pemerataan pendidikan melalui input siswa sudah terasa dampaknya,” papar Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya saat dikonfirmasi, Jumat (11/08/2023).
Menurut Didik, bila PPDB zonasi dihapus dan seleksi diserahkan ke masing-masing sekolah, maka sistem pendidikan nasional disinyalir akan kembali ke 40 tahun yang lalu. Hal ini berarti sistem pendidikan di tanah air akan mengalami kemunduran.
Baca Juga:Melenceng dari Tujuan Awal, Pemerintah Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi PPDB
Sebab meski masih ada beberapa kekurangan, penerapan sistem PPDB zonasi sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya saja perlu dilakukan penyempurnaan di setiap zonasi.
Didik berharap sistem zonasi tidak kaku hanya berdasarkan jarak saja. Sebab daya tampung masing masing sekolah berbeda sehingga perlu alat seleksi tambahan.
"ASPD hanya untuk memetakan. Kami mengukurnya melalui kualitas literasi dan sebagainya. Modelnya sama kami berikan kelas akhir dan diberikan semua siswa," tandasnya.
Disdikpora sendiri akan menunggu keputusan pemerintah pusat terkait rencana penghapusan sistem zonasi. Termasuk pengembalian sistem Ujian Nasional (UN).
"Kita menunggu kebijakan kalau itu munculnya peraturan pemerintah zonasi ppdb dihapus, kemudian modelnya mau seperti apa kita menunggu nanti daerah menyesuaikan," imbuhnya.
Baca Juga:Muzani Gerindra: Jokowi Pertimbangkan Hapus Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Tahun Depan
Kontributor : Putu Ayu Palupi
