Menerka Langkah Demokrat Usai Ditikung NasDem, Pakar Politik UGM Sebut Ada Kemungkinan ke PDIP

Demokrat sempat bertemu dengan sejumlah elite politik sebelum Anies menetapkan Cak Imin sebagai cawapres.

Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Sabtu, 02 September 2023 | 13:20 WIB
Menerka Langkah Demokrat Usai Ditikung NasDem, Pakar Politik UGM Sebut Ada Kemungkinan ke PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Pelataran Hutan Kota, Jakarta Pusat, Minggu (18/6/2023). [Suara.com/Muhammad Yasir]

SuaraJogja.id - Partai Demokrat mengungkap pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan untuk memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres mendampingi calon presiden (capres) Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Lantas apa langkah yang akan dilakukan Demokrat selanjutnya?

Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi menyebut tak menutup kemungkinan ada peluang Partai Demokrat untuk merapat ke PDIP. Mengingat sejumlah pertemuan yang juga sempat dilakukan antara AHY dan Puan Maharani beberapa waktu lalu.

"Sebelum mereka rapat serius di Cikeas kemarin dan hari ini masih berlangsung, itu terjadi pertemuan politik antara AHY dan Puan. Sehingga tidak mengejutkan misalnya Demokrat bergabung dengan PDIP karena mencairnya relasi politik minimal putra putri dari Megawati maupun SBY," kata Arya dikutip Sabtu (2/9/2023).

Baca Juga:Anies-Muhaimin Jadi Senjata Ampuh Merebut Suara di Pulau Jawa, Pengamat: Berpotensi Robohkan Dominasi PDIP dan Gerindra

Sedangkan opsi lain, kata Arya, Demokrat bisa saja membangun komunikasi dengan kandidat kuat lainnya misalnya PPP. Kendati memang mereka tak tergolong sebagai partai yang terlalu besar.

Mengingat di PPP juga ada sosok Sandiaga Uno yang bisa dipertimbangkan. Opsi itu pun terbuka ketika membaca peluang politik maupun relasi komunikasi politik antara pimpinan partai.

"Nah kemungkinan bergabung dengan Prabowo kecil tapi meskipun itu ada tapi kecil peluangnya karena capres di sana sudah ada dan kedua cawapres di sana juga ada Erick Thohir dan Gibran kemungkinan," ucapnya.

"Sementara Demokrat bagaimana pun Pak SBY tidak mau mengorbankan anaknya yang sudah dia tarik dari akademi militer dan menjadi penonton saja. Mereka berusaha keras AHY bagaimana pun ikut kontes minimal sebagai cawapres," sambungnya.

Jika memperkecil lagi analisis perbandingan potensi antara Demokrat merapat ke PDIP atau justru memilih bersama Sandiaga di PPP, Arya menyebut kemungkinan itu lebih condong ke PPP. Mengingat kebutuhan PDIP tentang sosok cawapres yang dinilai bukan berasal dari elemen nasionalis.

Baca Juga:Paham Lagi Kecewa Berat, Tapi PDIP Minta Demokrat Tak Seret Cawe-cawe Jokowi

"Meskipun terjadi relasi yang cair antara AHY dengan Puan sebenarnya Ganjar masih perlu figur yang mengakomodasi elemen islam karena elemen nasionalis sudah kuat di sana. Sementara AHY praktis tidak mewakili elemen islam. Jadi secara insentif elektoralnya tidak kuat," terangnya.

"Sementara Sandi yang Islam-nya kuat, jika dia mau maju sebagai cawapres dia membutuhkan pasangan yang melengkapi di elemen nasionalis dan Demokrat muncul di sana dengan platform yang cenderung nasionalis," katanya.

Demokrat Cabut Dukungan ke Anies

Kekinian, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) jelang Pilpres 2024. Hal itu menjadi keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat usai menggelar sidang lantaran merasa dikhianati Anies Baswedan dan partai NasDem karena telah memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin jadi cawapres.

"Hasil sidang MTP pertama, partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," kata Sekretaris MTP Demokrat Andi Mallarangeng dalam konferensi persnya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Kedua, dengan dicabutnya dukungan ke Anies, Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan.

"Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan rapat dari Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Cikeas," ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini