Dia menambahkan, DPRD Gunungkidul meminta kepada bupati agar melaksanakan perintah BPASN tersebut. Bukan karena DPRD Gunungkidul mendukung perselingkuhan, namun DPRD adalah lembaga yang taat aturan sehingga DPRD meminta bupati juga menaati aturan yang berlaku.
"Langkah bupati menjatuhi sanksi itu tidak salah, karena ada dasar hukumnya. Namun dalam hukum ketatanegaraan, secara hirearki harus sesuai keputusan di atasnya. Lha ini BPASN sudah memutuskan untuk mengembalikan status HK, tetapi bupati menolak. Wong pejabat daerah kok menolak aturan di atasnya,"ujarnya.
Ketua DPRD Gununkidul, Endah Subekti Kutariningsih menegaskan, bupati seharusnya mematuhi keputusan BPASN. Bupati saat ini memang menolak keputusan BPASN. Tetapi, atas dasar Undang-Undang (UU) bupati harusnya mematuhi keputusan itu.
Dia menjelaskan, jenis hukuman atas pelanggaran disiplin berat yang diputuskan BPASN terhadap HK yakni pembebasan dari jabatan sebelumnya ke jabatan pelaksana selama 12 bulan. Adapun sebelumnya, jabatan HK memang menduduki jabatan pelaksana.
"Surat keputusan BPASN wajib dilaksanakan, sebagaimana aturan yang tertuang dalam pasal 16 ayat 3 PP No 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN," ungkap Endah.
Sebagaimana diketahui, HK merupakan seorang janda yang tersangkut kasus perselingkuhan dengan sesama ASN berinisial P yang bertugas di Dinas Pendidikan. Dari hubungan gelap itu telah lahir seorang anak.
Rentetan dari hubungan asmara itu pula membuat rumah tangga P retak. P telah bercerai dengan istri sahnya. Kasus tersebut lantas mencuat dan menjadi kontroversi belakangan ini.
Kontributor : Julianto
Baca Juga:Selingkuh dengan Nycta Gina, Rizky Kinos Bongkar Alasan Ogah Nikah dengan Pacar 13 Tahunnya
