Pemohonan pembatalan putusan itu bisa dilakukan melalui judicial review ke MK kembali. Dengan mendalilkan bahwa proses pengujian undang-undang pada Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 telah nyata terbukti adanya pelanggaran etik, sehingga keabsahan maupun dalil-dalil putusannya pun dapat digugat kembali.
Dalam kesempatan ini, PSHK FH UII turut merekomendasikan beberapa hal. Pertama, hakim-hakim Konstitusi harus tunduk dan patuh atas putusan MKMK dan menjalankan seluruh rekomendasi MKMK dalam membangun integritas, imparsialitas, dan independensi hakim Konstitusi.
"Kedua Mahkamah Konstitusi harus segera berbenah dan terus bergerak pada rel demokrasi dan konstitusi. Sehingga citra baik MK dapat diharapkan kembali bukan justru terjerembab pada sikap-sikap yang mencerminkan judicial dysfunction maupun yang meruntuhkan kembali citra MK," kata dia.
Ketiga, akademisi dan organisasi masyarakat sipil diharap tetap memberikan pengawalan terhadap seluruh perangkat negara. Agar penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan hukum dan keadilan.
Baca Juga:Anwar Usman Merasa Difitnah Bawa Dalil Agama untuk Kepentingan Tertentu
