SuaraJogja.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM-KM UGM) menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai nominasi alumnus UGM paling memalukan. Hal ini bentuk kekecewaan atas capaian presiden selama dua periode memimpin bangsa Indonesia.
Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor menyoroti sejumlah permasalahan fundamental yang hingga sekarang belum berhasil dituntaskan oleh Jokowi. Padahal, ia menilai Jokowi punya waktu cukup banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah itu.
"Mulai dari kasus korupsi, yang sekarang justru pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi justru menjadi pelaku kriminal," kata Gielbran ditemui di Bundaran UGM, Jumat (8/12/2023).
"Belum bicara soal kebebasan berpendapat revisi UU ITE sangat amat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi, belum bicara soal konstitusi yang sangat ambruk," imbuhnya.
Baca Juga:Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara Gantikan Firli Bahuri, Pukat UGM Soroti Hal Ini
Terbukti bersalahnya hakim konstitusi dalam sidang MKMK itu, kata Gielbran, menjadi gerbang awal sekaligus bukti empiris MK tidak independen. Hal itu tak terikat erat dengan kedekatan personal kekeluargaan antara Jokowi dan Anwar Usman.
Belum lagi kemudian tentang indeks demokrasi yang semakin lama semakin merosot lewat kriminalisasi. Kumpulan persoalan yang masih belum terurai itu yang membuat Jokowi kemudian mendapat 'penghargaan' dari BEM-KM UGM.
"Sehingga kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan di UGM," ungkapnya.
Jika melihat dari konteks demokrasi sendiri, kata Gielbran, kemunduran itu terlihat dari banyaknya korban diskriminasi. Belum lagi soal intimidasi dan represifitas aparat yang makin sering ditemui.
"Kita menyebutnya tidak hanya semacam orde baru tapi orde paling baru karena bentuk represifitasnya dibentuk, dikemas dalam bentuk yang lain tetapi kejamnya sama, otoriternya sama tapi dibungkus layaknya seorang yang innocent yang tak berdosa," tuturnya.
Baca Juga:Segera Terjunkan Mahasiswa KKN, UGM Siapkan Program tentang Pemantauan Pemilu
Gielbran menilai bahwa sikap Jokowi itu tidak mencerminkan nilai-nilai UGM. Setidaknya ada tiga indikator yang kemudian membuat pihaknya menobatkan status tersebut kepada Jokowi.
Pertama yakni indeks demokrasi yang anjlok dalam periode hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Semestinya di waktu yang panjang tersebut Jokowi punya momentum dan waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi. Pandemi Covid-19, kata Gielbran tak bisa dijadikan Jokowi sebagai alasan.
"Kedua yakni konstitusi, di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan layaknya seorang raja Jawa," ucapnya.
"Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Sehingga saya rasa tadi tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM yang paling memalukan," tegasnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat baliho dengan foto Jokowi yang sudah terpampang di sekitar area Bundaran UGM pada Jumat sore. Dalam foto itu tertulis "Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan."