Kritik Pedas Tiga Capres, Ratusan Massa Unjukrasa di Gejayan

Dalam aksi ini massa mengkritik tiga pasangan capres dan cawapres yang akan ikut dalam kontestasi politik pada pilpres 14 Februari 2024 besok.

Galih Priatmojo
Senin, 12 Februari 2024 | 18:13 WIB
Kritik Pedas Tiga Capres, Ratusan Massa Unjukrasa di Gejayan
Ratusan massa Jagad menggelar aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta, Senin (12/02/2024) sore. [Kontributor/Putu Ayu Palupi]

SuaraJogja.id - Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Gugad Demokrasi (jagad) menggelar aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta, Senin (12/02/2024) sore. Massa membawa sejumlah spanduk dan tujuh kentongan sebagai simbol darurat demokrasi.

Dalam aksi ini massa mengkritik tiga pasangan capres dan cawapres yang akan ikut dalam kontestasi politik pada pilpres 14 Februari 2024 besok. Ketiganya dianggap memiliki cacat masa lalu yang menjadi penghalang sebagai pemimpin kedepan.

"Pada akhirnya walaupun saat ini para elit oligarki terlihat terpecah dalam berbagai kubu, tapi sejatinya mereka akan Kembali terkonsolidasi dalam satu kekuasaan dan akan membagi-bagi porsi kekuasaan dan jabatan, serta mengabaikan tuntutan dan hak rakyat," papar humas Jagad, Sana Ulaili disela aksi.

Dicontohkan Sana, paslon nomor satu Anies Baswedan pada pemilihan Gubernur pada tahun 2017 silam menggunakan politik identitas dan rasisme untuk bisa menang. Bahkan partai pengusungnya yaitu PKS yang jelas-jelas konservatif dan menolak pengesahan RUU PKS. 

Baca Juga:Kampus Ramai-ramai Kritik Jokowi, Mahfud MD Sebut Ada Rektor yang Diintimidasi

Sedangkan paslon nomor dua, Prabowo Subiyanto disebut merupakan pelaku penculikan para aktivis yang belum diadili sampai sekarang. Paslonnya Gibran Rakabuming Raka menjadi anak haram konstitusi karena bisa lolos menjadi cawapres berkat peran serta pamannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Partai pengusungnya yang merupakan kroni-kroni sisa rezim militer orde baru," ujarnya.

Sementara paslon nomor tiga Ganjar Pranowo juga bukan sosok yang pantas. Dia disebut merupakan pemimpin yang merusak lingkungan. Sebut saja dalam kasus Wadas di Purworejo.

Partai pengusungnya pun merupakan salah satu partai yang mengusulkan dan mengesahkan UU Omnibuslaw dan UU Minerba. UU itu merampas hak buruh dan tani serta merampas ruang hidup dan menghancurkan lingkungan.

"Oleh sebab itu kita tidak bisa lagi untuk  mempercayai dan menggantungkan nasib kita kepada penguasa. Sudah saatnya kita Bersatu dan membentuk kekuatan politik alternatif dari Gerakan rakyat itu sendiri, dan merebut demokrasi yang seadil-adil nya yaitu demokrasi kerakyatan," imbuhnya.

Baca Juga:Presiden Jokowi Bertemu Sri Sultan HB X, Ganjar Pamer jadi Capres Pertama yang Berkunjung ke Jogja

Kontributor : Putu Ayu Palupi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak