SuaraJogja.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia meminta tidak ada asal gusur lahan warga lokal dalam pembebasan lahan.
Hal ini disampaikan AHY saat melakukan kunjungan ke Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. Segala pengembangan bisnis yang berkaitan dengan lahan harus dipastikan beres secara keseluruhan.
"Dari sisi ATR/BPN kita harus meyakinkan lahan yang akan digunakan untuk bisnis, untuk pengembangan usaha termasuk juga properti yang lain itu harus diyakinkan dulu clean and clear lahannya, jangan sampai ada masalah," kata AHY kepada awak media di STPN Yogyakarta, Kamis (25/4/2024) kemarin.
Termasuk, dalam hal ini pembebasan lahan di kawasan IKN. Harus dipastikan terlebih dulu persoalan lahan milik warga lokal tersebut.
AHY meminta seluruh jajarannya tidak asal gusur lahan milik masyarakat. Pendekatan humanis harus selalu dikedepankan untuk urusan pembebasan lahan.
"Biasanya jika ada pelepasan kawasan hutan kita harus cek terlebih dahulu. Apakah ada masyarakat, ada warga yang menduduki lokasi tersebut. Sehingga kalau ada harus diselesaikan terlebih dahulu, tidak boleh asal gusur," tegasnya.
Prioritas itu, AHY bilang untuk menekan bentrokan atau gesekan antar masyarakat dan instansi terkait di lapangan. Kepentingan masyarakat, menurutnya menjadi yang diutamakan.
"Nah kita ingin pendekatan itu juga humanis. Kita ingin tidak ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di lapangan karena pada akhirnya kita mengutamakan masyarakat kita sendiri," tuturnya.
"Apalagi mereka yang sudah menghuni cukup lama di suatu daerah tapi sekali lagi kita juga punya tujuan besar pembangunan yang harus kita jaga dan kawal bersama-sama," imbuhnya.
Baca Juga:Terbukti Terlibat Mafia Tanah, Mantan Kepala Dispertaru DIY Divonis 4 Tahun Penjara
Ditambahkan AHY, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian ATR/BPN maupun kementerian lainnya. Dari satu sisi mempercepat pertumbuhan infrastruktur dengan tak mengesampingkan keadilan sosial.
"Jadi singkatnya adalah kita menyeimbangkan antara mempercepat pertumbuhan dan pembangunan tadi termasuk infrastruktur tetapi juga tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan sosial keadilan. Keadilan dan keberpihakan kita pada rakyat kecil ini lah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri bagi Kementerian ATR BPN maupun Kementerian lainnya," tandasnya.
