SuaraJogja.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan perkembangan terkini pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini rata-rata pembangunan sudah mencapai angka 82 persen.
Disampaikan Basuki, hasil dari pembangunan sejumlah infrastruktur itu baru akan terlihat mulai pertengahan Juli nanti. Sejumlah infrastruktur itu mulai dari istana negara hingga kantor presiden.
"Kalau IKN semua sudah 82 persen, nanti akhir pertengahan Juli, setelah 20 Juli nanti semua akan kelihatan hasilnya, kalau sekarang sedang penyelesaian 82 persen semuanya," kata Basuki, dikutip Sabtu (29/6/2024).
"Istana, kantor presiden, kantor-kantor menko, rumah jabatan menteri, rumah ASN 12 tower, nanti akan insya allah akan bisa kita selesaikan pada Juli. [Sekarang] rata-rata 82 persen," imbuhnya.
Baca Juga:Cegah Masalah di Kemudian Hari, Warga Sleman Diingatkan Update Data Kependudukan
ASN Dipindah secara Bertahap
Kemudian terkait perpindahan para menteri dan ASN, Basuki menuturkan akan dilakukan secara bertahap. Dimungkinkan perpindahan itu akan dilakukan setelah Agustus nanti.
"Kalau pindahnya nanti setelah Agustus, karena Agustus dipakai dulu fasilitasnya untuk upacara 17an. Pasti bertahap sesuai dengan kesiapan infrastrukturnya," terangnya.
Diketahui Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Indonesia akan digelar secara hybrid. Yaitu di ibu kota saat ini, Jakarta, dan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) menyatakan bahwa kegiatan HUT ke-79 RI selama 1-17 Agustus 2024 akan diselenggarakan secara luring dan daring, di IKN dan Jakarta.
Baca Juga:Mobil Dinas Berplat Jakarta yang Digunakan Pemuda di Jogja Viral, Polisi Akui hanya Beri Teguran
Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan pembangunan IKN agar siap digunakan sebelum Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI. Yaitu meliputi lokasi penyelenggaraan upacara, kantor presiden, hingga permukiman para pengambil keputusan dan kementerian.
