Dari APBD Hingga Bansos, Begini Upaya Pemkab Kulon Progo Tekan Angka RTLH

SuaraJogja.id - Pejabat Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi, aktif mendorong pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. Pemkab Kulon Progo mengoptimalkan berbagai sumber anggaran untuk memperbaiki RTLH yang ada.

Menurut Siwi, pada tahun 2024, terdapat 6.818 rumah di Kulon Progo yang dikategorikan sebagai RTLH berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo.

Baru-baru ini, pengurangan RTLH dilakukan dengan menggandeng Direktorat Jaminan Sosial, yang memberikan bantuan senilai Rp20 juta untuk memperbaiki 20 rumah di Kulon Progo. Bantuan ini disalurkan ke lima keluarga di Kapanewon Nanggulan dan 15 rumah di Kapanewon Lendah.

"Kami di pemerintah berkewajiban memfasilitasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Kami mohon dukungan semua pihak agar dengan data yang tepat dan sasaran yang jelas, kita dapat bersama-sama mengintervensi masalah ini," jelas Siwi dikutip dari Harianjogja.com--jaringan Suarajogja.id, Minggu (7/7/2024).

Siwi juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam upaya pengurangan RTLH.

"Dengan gotong royong dan swadaya masyarakat sekitar, proses renovasi dapat terlaksana. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan setiap warga bisa mendapatkan rumah layak huni yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Kepala Seksi Perumahan DPUPKP Kulon Progo, Muhammad Nur, menyatakan bahwa ada program rutin dari dinasnya untuk mengurangi RTLH. Pada tahun 2024, melalui APBD Kulonprogo, program bedah rumah menyasar 191 keluarga yang tersebar di 40 kalurahan.

"Tentunya kami menerima usulan dari tiap kalurahan, lalu diverifikasi dan diputuskan 191 keluarga yang menerima bantuan bedah rumah," ungkapnya.

Namun, dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah penerima bantuan bedah rumah pada tahun 2024 menurun. Pada tahun 2023, sebanyak 300 keluarga menerima manfaat program ini.