SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman mengantisipasi potensi kerawanan pelanggaran saat Pilkada 2024 mendatang. Sejumlah upaya telah disiapkan untuk menekan angka pelanggaran itu muncul.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar, mengakui memang setiap tahapan memiliki potensi pelanggaran. Sehingga tahapan pencegahan pun sudah diutamakan terkait dengan pencegahan.
"Nah pencegahan itu kan diadopsi dalam perencanaan program. Nah makanya khusus untuk Pilkada ini kita memperbanyak sosialisasi ke masyarakat," kata Arjuna saat dihubungi, Rabu (17/7/2024).
Disampaikan Arjuna, pihaknya mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif mengawasi pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman. Tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga hingga ke lapisan paling bawah.
Baca Juga:Bawaslu Sleman Catat Sudah 3 Ribuan APK Terpasang, 90 Persen Melanggar Aturan
"Nah itu kita misalnya di kecamatan itu, di setiap kecamatan sudah kita alokasikan anggaran resmi untuk delapan kali pertemuan forum warga, per kecamatan, sampai nanti tahapan menjelang kampanye. Di luar yang tidak dianggarkan, artinya ada kegiatan-kegiatan yang juga tidak ada dukungan anggarannya tetapi mereka juga kita minta untuk melakukan sosialisasi di forum-forum warga," ujarnya.
Selain itu, Arjuna bilang jajaran panwaslu kalurahan atau desa pun telah diminta untuk turut aktif di wilayah masing-masing. Apalagi, menurutnya Pilkada Sleman 2024 ini akan cukup berbeda dengan kabupaten kota lain.
Perbedaan itu, disebutkan Arjuna dilihat dari tokoh-tokoh yang akan maju atau ikut kontestasi. Melihat sejauh ini tokoh-tokoh tersebut dinilai punya banyak pengaruh di masyarakat atau akar rumput.
"Nah dan semuanya punya basis massa pendukung ya yang pasti. Makanya untuk menghindari [konflik] misalnya bagaimana kita mendorong ketika kampanye nanti adalah kampanye yang santun, menghindari konflik di tingkat bawah," tuturnya.
"Jadi hal-hal seperti itu yang ikut kita sosialisasikan, yang menjaga kondusifitas wilayah. Di samping juga ikut mengawasi setiap tahapan yang ada," imbuhnya.
Baca Juga:Indeks Kerawanan Pemilu di Sleman Tinggi, Bawaslu Sarankan Jadwal Kampanye Diperhatikan
Jika memang menemukan pelanggaran, Arjuna mengimbau masyarakat bisa langsung melaporkan langsung ke petugas. Termasuk pengawasan yang ada di jajaran tingkat bawah.
Selain itu, Bawaslu Sleman juga akan memberikan imbauan kepada pihak-pihak terkait untuk menjaga netralitas ASN. Termasuk netralitas perangkat desa yakni lurah maupun yang lain.
"Kemudian juga meminta semua pihak itu untuk turut bersama-sama memberikan dukungan demi kelancaran pelaksanaan pilkada ini. Misalnya dari TNI, POLRI itu juga kita koordinasikan bersama-sama kita ikut andil dalam menciptakan Pilkada Sleman yang luberjurdil, aman kondusif dan lancar," terangnya.
Dia menambahkan pihaknya juga melakukan peningkatan kapasitas jajaran pengawas di lapangan. Mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten.
"Teman-teman panwaslu kecamatan itu kita minta juga aktif untuk melakukan pembinaan ke tingkat kalurahan desa minimal meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka terkait dengan aturan-aturan pelaksanaan pilkada, regulasi-regulasinya. Sehingga ketika mereka mengawasi dan melakukan penindakan pelanggaran itu sesuai dengan koridor yang ada atau regulasi yang ada," kata dia.
