SuaraJogja.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat realisasi pendapatan dan hibah di DIY mencapai Rp6,49 triliun atau meningkat 14,8 persen hingga akhir Agustus 2024 dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.
Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta di Kabupaten Sleman, DIY, Rabu, mengatakan kenaikan ini didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 15,6 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) dengan pertumbuhan sebesar 12,8 persen.
'"Hal ini menjadi sinyal positif tumbuhnya perekonomian di DIY," kata Agung Yulianta.
Ia mengatakan realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Agustus 2024 mencapai Rp4,66 triliun atau naik Rp629,96 miliar dari periode yang sama di 2023 yang mencatatkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp4,03 triliun.
Pada komponen pajak dalam negeri, kenaikan ini terutama disumbangkan oleh pajak penghasilan nonmigas yang mencatatkan pertumbuhan 16,3 persen dengan realisasi Rp2,62 triliun dan pajak pertambahan nilai dengan realisasi Rp1,4 triliun atau naik 12,2 persen.
"Penerimaan cukai juga mencatatkan kenaikan 24,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Realisasi hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp580,88 miliar," katanya.
Di samping itu, lanjut Agung, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Agustus 2024 naik 12,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Realisasi PNBP mencapai Rp1,84 triliun berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp446,95 miliar dan pendapatan BLU Rp1,39 triliun.
"Realisasi terbesar PNBP lainnya ditopang oleh akun pendapatan biaya pendidikan yang mengalami kenaikan 9,22 persen dari periode sebelumnya dengan nilai penerimaan Rp78,60 miliar," kata dia.
Agung mengatakan potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas masih menjadi ancaman yang perlu dimitigasi.
Baca Juga:Soroti Implementasi UU Kesehatan, PERSI DIY Sebut Butuh Sejumlah Penyesuaian
Oleh sebab itu, APBN melalui kinerja belanja dan pendapatannya menjadi instrumen yang penting bagi negara untuk menstabilkan perekonomian nasional dan regional.
"Peran APBN terus menjadi instrumen yang kredibel sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan," katanya.
