SuaraJogja.id - Pemerintah Indonesia terus menggaungkan skema hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terbukti dari beberapa agenda besar, salah satunya yakni diresmikannya smelter Freeport di Gresik dalam beberapa waktu lalu.
Pakar Ekonomi UGM, Fahmy Radhi, menilai ada dua indikator yang dapat digunakan dalam memandang hilirisasi tambang ini. Pertama, tujuan pembangunan smelter ini dinilai positif, yakni mendongkrak nilai tambah dari tambang agar tidak lagi berpusat pada konsumsi domestik.
Menurutnya, negara dapat mendulang keuntungan ekonomi dengan nilai tambah yang naik. Berbeda jika kemudian hanya menjual konsentrat dengan harga murah, royaltinya rendah, dan juga pajak yang rendah.
Fahmy mengatakan dengan adanya smelter ini, mineral dapat diolah lebih lanjut seperti halnya menjadi katoda hingga bernilai jual lebih besar. Kedua, pembangunan ekosistem industri menjadi hal yang tidak kalah penting dari tujuan utama tersebut.
Baca Juga:Kisah di Balik Terciptanya Sandal Terapi Canggih untuk Pasien Patah Tulang Karya Mahasiswa UGM
"Peresmian ini cukup strategis karena sesungguhnya smelter ini dibutuhkan, khususnya di Gresik, utamanya untuk timah di Freeport. Freeport sudah terlalu lama melakukan hilirisasi di luar negeri meskipun sudah dilarang. Harapannya tidak ada lagi ekspor konsentrat," kata Fahmy dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).
Disampaikan Fahmy, smelter pun dapat dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya industri lain dengan produk-produk turunannya. Ekosistem industri seperti itu yang memang seharusnya dibangun pemerintah.
Bukan tidak mungkin, lanjut Fahmy, jika ekosistem industri ini telah terbentuk dan terintegrasi dengan baik, Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya menjadi negara industri. Walaupun tetap ada catatan yang harus diperhatikan pemerintah.
Pemerintah harus memiliki komitmen kuat dan ketegasan dalam menegakkan regulasi yang telah dibuat. Hal tersebut demi kelanggengan ekosistem industri yang dikembangkan.
"Pemerintah perlu kebijakan atau regulasi yang memaksa dan penegakannya harus jelas. Jika keterkaitan ekonomi sudah terbentuk, saya yakin investor datang tidak perlu dipaksa dan mereka akan invest di berbagai line industri terkait. Apalagi disertakan iklim investasi yang sehat serta berlimpahnya resource dari hulu ke hilir. Ini tentunya menarik bagi investor," tegasnya.
Baca Juga:Keracunan Makanan Marak, Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masih Menyisakan Banyak PR
Kemudian, kata Fahmy ada kesempatan lebih terbuka terkait dengan lapangan pekerjaan. Apalagi ketika tenaga yang diprioritaskan nanti akan mengambil dari wilayah sekitar smelter.
Kontribusi ekonomi terhadap pendapatan daerah pun di sisi lain akan bertumbuh. Kendati demikia, dia mengingatkan tentang masalah lingkungan yang akan dihadapi juga tidak dapat disepelekan.
Oleh sebab itu, Fahmy mendorong agar pemerintah dapat tegas supaya industri bertanggung jawab ikut membiayai atau menanggung perbaikan lingkungan.
"Rencana ini lebih banyak sisi positif asalkan pemerintah serius dan konsisten. Tidak hanya mengejar nilai tambah, tetapi juga membangun ekosistem industri yang akan menjadi dasar industrialisasi di Indonesia. Indonesia emas salah satu harapannya dari hilirisasi. Kabinet berikutnya harus memiliki komitmen dalam pengembangannya secara terus menerus," pungkasnya.
Hilirisasi Menggeliat
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mengatakan realisasi investasi sektor pengolahan menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi), mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni pada 2019-2023.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengatakan pada tahun 2019 pihaknya mencatat realisasi investasi di sektor hilirisasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan hanya sebesar Rp61,6 triliun, namun pada 2020 meningkat menjadi Rp94,8 triliun.
"Ini menunjukkan bahwa investasi di sektor realisasi ini terus meningkat," kata dia dikutip Antara, Rabu (25/9/2024).
Selanjutnya pada tahun 2021, realisasi investasi di sektor hilirisasi tercatat sebesar Rp117,5 triliun, meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi Rp171,2 triliun, serta pada tahun lalu melonjak menjadi Rp200,3 triliun.
Menurut dia, peningkatan itu dikarenakan para investor melihat adanya potensi besar dalam pengembangan industri pengolahan di Tanah Air, mengingat cadangan bahan baku hilirisasi di RI cukup besar.
