SuaraJogja.id - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) diusulkan untuk turut melibatkan masyarakat dalam soal pembiayaan. Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamuddin.
Salah satu dana yang bisa dimanfaatkan, kata Sultan yakni dana zakat. Penggunaan dana zakat itu, menurutnya, sekaligus bisa meringankan beban APBN
Hal ini direspons positif oleh Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo. Dia menilai ide pemanfaatan zakat untuk MBG memungkinkan untuk dilakukan.
"Kalau terkait dengan pemanfaatan zakat saya mendukung ide itu, karena daripada istilahnya amil zakat itu pusing mengalokasikan siapa yang masuk kategori miskin, kalau mereka akan bisa dibantu dikasihkan melalui program makan bergizi gratis itu saya kira tepat," kata Wahyudi, kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).
Baca Juga:KPK Panggil Hasto, Pukat UGM: Segera Sidangkan, Jangan Berlarut-larut
Namun tak serta merta setuju, Wahyudi menambahkan, pemanfaatan zakat itu perlu diperhatikan akuntabilitasnya. Sebab jika benar digunakan, maka pendanaan program itu akan menjadi kombinasi antara APBN dan dana mandiri yang terkumpul oleh Baznas.
"Jadi akuntabilitas tetap harus diperhatikan. Jangan sampai orang melihatnya beramal melalui zakat tapi ternyata kemudian diselewengkan apalagi kemudian program-programnya tidak mendukung mencapai sasarannya," kata dia.
Menurutnya seluruh elemen masyarakat harus ikut untuk memonitor pemanfaatan dana tersebut. Walaupun memang diakui wacana itu merupakan itikad baik yang mungkin saja diwujudkan.
"Saya kira ini itikad yang baik, kalau soal pendanaan mungkin sumbernya nanti akan lebih variatif apabila terbukti program-program ini efektif. Sehingga betul-betul nanti kita monitor, di lapangan seperti apa, bagaimana pelaksanaannya," ucapnya.
"Jangan-jangan misalnya saja ada disubstitusi lauknya diganti dari daging menjadi tempe, yang itu juga protein nabati tapi pastikan tempenya juga bukan bahan yang sembarangan," imbuhnya.
Baca Juga:Makan Bergizi Gratis Baru Berjalan di Sleman, Gunungkidul Ditunda, Kota Jogja Diundur Ini Sebabnya
Sebelumnya ide itu disampaikan Sultan, saat ditemui di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
- 1
- 2
