Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan PHRI pusat terkait kebijakan tersebut. Termasuk mengirim surat lewat pengurus pusat yang diteruskan ke presiden dan kementerian terkait.
"Kalau pemerintah ingin memperbaiki perekonomian di Indonesia bukan dengan cara itu dengan cara yang lain, karena dengan cara itu perputaran uang itu tidak akan berjalan dengan baik, dampaknya seperti yang tadi, pemutusan hubungan kerja, umkm enggak bisa bergerak, suplier yang notabene itu pertanian, peternakan itu juga akan terhambat," katanya.
