SuaraJogja.id - Guru Besar Bidang Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Wahyudi Kumorotomo memberikan komentar terkait penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia menduga ada unsur politis dan administratif di balik keputusan itu.
"Secara formal, alasan penundaan yang dinyatakan oleh Kemenpan-RB dan BKN setelah rapat dengan Komisi-II DPR adalah untuk merapikan sistem pencatatan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) bagi para ASN dan PPPK," kata Wahyudi, Rabu (12/3/2025).
"Namun di balik itu Kemenpan-RB tampaknya ingin mengembalikan sistem seleksi PPPK yang selama ini terlalu kental dengan nepotisme dan menjadi instrumen janji-janji para politisi," imbuhnya.
Adapun salah satu syarat bagi calon PPPK dan CASN bisa diangkat oleh pemerintah diharuskan melampirkan mengajukan surat pengunduran diri jika para calon sudah bekerja. Penundaan pengangkatan itu yang lantas memberatkan mereka yang sudah mengajukan resign.
Baca Juga:Usulan Kerja di Kantor Lama Tak Solutif, CASN di Jogja Tuntut BKN Penuhi Jadwal Pengangkatan
Wahyudi pun menuturkan bahwa ketidakpastian mengenai status CASN maupun PPPK ini akan berdampak buruk pada kualitas layanan publik.
"Semangat kerja pasti akan turun, keluarga calon PPPK yang terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan di Yayasan atau swasta juga akan terlantar kesejahteraannya," ucap dia.
Wahyudi bilang Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan juga Komisi-II DPR perlu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan publik. Sehingga ketidakpastian tersebut tidak berlarut-larut.
Menurutnya, seleksi CASN dan pengangkatannya harus lebih pasti. Apalagi seleksi PPPK yang masih penuh nepotisme juga harus diperbaiki.
"Kasihan kalau para pegawai PPPK yang memang benar-benar ikhlas bekerja untuk memperoleh status PNS penuh hanya menjadi korban janji politik para pejabat," ungkapnya.
Baca Juga:Pakar UGM Sebut Konsumsi Daging hingga Susu Bantu Jaga Stamina Selama Puasa Ramadan
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat menyelesaikan pengangkatan CPNS maupun tenaga non-ASN secepat-cepatnya.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja serta rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan KemenPAN-RB dan BKN di Ruang KK III, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Sementara untuk tenaga non-ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diselesaikan pada Maret 2026.
