SuaraJogja.id - Program Sekolah Rakyat yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto tak lama lagi tinggal hitungan bulan.
Ditargetkan tiap daerah mulai menerapkan kebijakan sekolah bagi warga miskin tersebut pada tahun ajaran baru Juli 2025 mendatang.
Namun hingga akhir Mei 2025 ini, persiapan di tingkat daerah belum juga kelar.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun mengingatkan agar Presiden bisa fokus dalam merealisasikan janji politiknya tersebut.
Baca Juga:Wacana Buku Cetak di Sekolah Rakyat Jadi Penyelamat, Industri Percetakan Dapat Angin Segar
Sehingga program tersebut bisa terealisasi dengan tepat waktu.
"Program Sekolah Rakyat itu baik ya, artinya fokus yang menyasar yang berkekurangan atau lemah dari berbagai aspek. Harapannya harus fokus, fokus dan fokus agar berhasil," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir disela groundbreaking Muhammadiyah Sapen Universal School di Yogyakarta, Minggu (25/5/2025).
Haedar menyebutkan, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan dalam merealisasikan Sekolah Rakyat.
Hal itu penting agar program tersebut tidak sekadar simbolik, tetapi mampu menjadi gerakan sentrifugal dalam transformasi pendidikan nasional.
Sekolah Rakyat harus menjadi momentum strategis untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Untuk itu pemerintah harus serius menjadikannya sebagai gerakan sistemik dan melibatkan banyak pihak agar dampaknya nyata dan merata.
Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki rekam jejak panjang dalam pendidikan rakyat kecil menyatakan siap berkontribusi dalam penerapan Sekolah Rakyat.
Tak hanya melalui jaringan sekolah yang sudah ada namun juga dukungan sumber daya manusia (SDM).
Kesiapan serupa sudah dilakukan Muhammadiyah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski masih dalam proses ujicoba, Muhammadiyah telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk dapur-dapur di sekolah berasrama yang siap mendukung program MBG.
Karenanya dalam program Sekolah Rakyat, Muhammadiyah pun tinggal menunggu sinkronisasi teknis dengan protokol operasional pemerintah agar pelaksanaannya tepat sasaran.
