FKKMK UGM sendiri berupaya memperkuat solidaritas antar institusi pendidikan kedokteran ASEAN demi memajukan sektor kesehatan.
Melalui forum AMDS ini misalnya, mereka menegaskan posisi akademisi dalam pembangunan kebijakan kesehatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan integritas.
Salah satu topik utama yang menjadi perhatian dalam AMDS 2025 adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan dan praktik kedokteran.
Para dekan dan perwakilan fakultas kedokteran ASEAN mendiskusikan peluang integrasi AI untuk mendukung pembelajaran klinis, diagnosis berbasis data besar, serta pengembangan riset kolaboratif lintas negara.
Baca Juga:Layanan Publik di Sleman Dipastikan Tetap Beroperasi Selama Lebaran
Inisiatif ini diyakini dapat menjawab tantangan sistem kesehatan masa depan dan memperkuat daya saing lulusan kedokteran di tengah revolusi teknologi global.
"Kami berharap pemerintah bisa mendengar dengan terbuka. Karena penghargaan terhadap tenaga pendidik dan akademisi adalah fondasi dari sistem kesehatan yang sehat," sebut dia.
Sebelumnya sejumlah kritik disampaikan berbagai pihak terhadap 15 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang tengah disusun Kemenkes.
Aturan itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
Ketidakpuasan sejumlah akademi dan profesi mencuat karena dianggap minim pelibatan dan berpotensi merugikan sektor industri.
Baca Juga:Sepekan Program CKG Berjalan di Kulon Progo, Dinkes Sebut Partisipasi Minim Perlu Sosialisasi Lebih
Draf RPMK yang kini diunggah melalui situs partisipasisehat.kemkes.go.id memicu kekhawatiran berbagai kelompok industri.
Mereka menilai Kemenkes menyusun regulasi tanpa dasar data yang solid, sehingga menimbulkan potensi kerugian ekonomi dan ancaman terhadap kelangsungan bisnis.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
