Karenanya kehadiran Trans Jogja harus dibarengi dengan kesiapan jalur dan lingkungan sekitar agar benar-benar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
"Kalau kita mau menghadirkan layanan transportasi publik yang berkualitas, maka infrastrukturnya harus siap. Jangan sampai nanti bus Trans Jogja tidak bisa melintasi daerah-daerah tertentu hanya karena jalannya rusak atau gelap," paparnya.
Selain jalur baru, Amir juga meminta adanya perbaikan pada ruas jalan Cino Mati.
Sebab ruas jalan itu menjadi salah satu akses penting namun selama ini terhambat akibat persoalan status tanah inclave.
Baca Juga:Hibah Tanah UNY Jadi Penyesalan? Pemkab Gunungkidul Geram Atlet Ditarik Biaya
Walaupun kendala hukum menjadi tantangan, Amir berharap pemerintah daerah bisa lebih proaktif mencari solusi. Untuk itu komunikasi lintas instansi dan masyarakat pemilik lahan harus terus dibangun.
"Kita semua tahu masalah tanah inclave itu tidak mudah. Tapi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Ini jalan penting yang bisa jadi penopang konektivitas wilayah," ungkapnya.
Amir menambahkan, Komisi C meminta adanya pembenahan infrastruktur pendukung transportasi, terutama di jalur Playen–Mangunan.
Sebab wilayah ini dinilai strategis, tidak hanya sebagai penghubung antar-kecamatan, tapi juga sebagai penunjang pengembangan destinasi wisata di kawasan selatan.
Perbaikan antara lain pada pengaspalan jalan pada ruas-ruas yang masih berupa jalan tanah atau berbatu.
Baca Juga:Gunungkidul 'Sentil' UNY: Lahan Hibah, Mana Kontribusi Nyata untuk Masyarakat?
Selain itu penambahan lampu penerangan jalan umum (LPJU) demi menjamin keamanan pengguna jalan, terutama saat malam hari.
"Pemeliharaan rutin drainase dan bahu jalan untuk mencegah kerusakan saat musim hujan juga harus dilakukan," tandasnya.
Amir menambahkan, Komisi C DPRD DIY akan terus mendorong percepatan realisasi rute baru Trans Jogja ini dalam forum-forum pembahasan anggaran dan perencanaan infrastruktur.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta pihak terkait lainnya dapat dijalin dengan baik.
Dengan komitmen dari legislatif dan kolaborasi yang solid antar-pemangku kepentingan, diharapkan pengembangan transportasi dan infrastruktur wilayah selatan DIY dapat segera terwujud demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
"Ini bukan hanya soal membuka rute bus. Ini tentang membuka akses, membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Gunungkidul tidak boleh lagi menjadi wilayah yang terpinggirkan secara infrastruktur," ungkapnya.
