Ia mendorong penggunaan e-katalog sebagai solusi praktis yang bisa menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan seragam sekolah.
"Saat ini belum ada sistem yang mengatur pengadaan seragam di sekolah secara standar. Padahal kalau memakai e-katalog, prosesnya akan terbuka, bisa diawasi, dan tidak ada markup harga," ujar dia.
Dwi berharap adanya koordinasi lintas lembaga dalam menyelesaikan persoalan klasik ini.
Meski MAN berada di bawah naungan Kemenag, Disdikpora DIY dinilai tetap perlu mengambil peran dalam menginisiasi kebijakan teknis lintas sektoral yang mengatur pengadaan seragam secara umum di seluruh satuan pendidikan.
Baca Juga:'Proyek Coba-Coba?' Sekolah Rakyat Yogyakarta Tuai Kritik, DPRD DIY Ungkap Kekurangan Fatal
Apalagi isu pungutan seragam yang muncul setiap tahun ajaran baru memang menjadi salah satu persoalan klasik dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Selain memunculkan beban tambahan bagi wali murid, praktik ini juga kerap menimbulkan kecurigaan soal transparansi dan akuntabilitas keuangan di sekolah.
"Disdikpora bisa menetapkan standar teknis atau mendorong peraturan daerah yang mengatur praktik pengadaan seragam di sekolah. Tidak boleh lagi membiarkan persoalan seperti ini terjadi terus menerus tanpa solusi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Jokowi Dipolisikan Rismon Sianipar soal Ucapan di Dies Natalis UGM 2017? Polda DIY Bilang Begini
