- Pakar UGM mengkritik pengerahan TNI saat aksi demonstrasi saat ini
- Zainal Arifin Mochtar menilai TNI turun saat kondisi perrang
- Meminta Kapolri saat ini mundur bukan keputusan bijak
SuaraJogja.id - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, melontarkan kritik keras terhadap pengerahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan demonstrasi.
Ia menilai langkah tersebut tidak hanya salah kaprah, tapi juga memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah dari akarnya.
"Sebenarnya nggak boleh ya [TNI amankan demo], TNI itu harus balik ke barak," tegas Zainal saat ditemui wartawan, Senin (1/9/2025).
Pria yang akrab disapa Uceng tersebut, TNI dibentuk untuk kondisi perang dan menjaga pertahanan negara. Bukan justru mengatur massa di jalanan.
Baca Juga:Trauma 98 Mengintai? Mahasiswa Jogja Geruduk DPRD, Soroti Keterlibatan TNI dalam Aksi Massa!
"TNI tidak bersifat untuk menangani demonstrasi. Harusnya ini kerja-kerja kepolisian," ucapnya.
Menurut Uceng, pengerahan tentara dalam pengamanan aksi demonstrasi justru mengindikasikan ketidakpercayaan pada efektivitas Polri.
Zainal menilai akar masalahnya bukan pada aparat lapangan semata, melainkan pada cara pemerintah merespons kritik rakyat.
Ia turut menyindir kebijakan pemerintah yang dinilai kerap menghindar dari inti persoalan. Misalnya saja yang terbaru melarang fitur live di platform TikTok.
"Tiba-tiba yang dilarang ada live TikTok, karena kemarin katanya video itu kemarahan itu terjadi karena live TikTok. Bukan itu [masalahnya] live TikTok itu adalah cara untuk memproteksi diri," tuturnya.
Baca Juga:Aliansi Jogja Memanggil Desak Negara Berbenah, Zainal Arifin Mochtar: Ini Momentum, Jangan Hilang
Ditegaskan Uceng, persoalan sebenarnya justru terletak pada rendahnya legitimasi pemerintahan.
Mengganti Kapolri saat ini dengan kondisi yang ada sekarang tak lantas menjamin keadaan bakal langsung berubah baik.
"Memang kalau misalnya dianggap polisi tidak mampu lalu ganti kapolri, tiba-tiba semua polisi langsung menjadi insaf baik, enggak juga," tegasnya.
Menurut Uceng, ketika legitimasi pemerintah lemah, sulit mengharapkan rekrutmen pejabat maupun aparat yang berkualitas dapat tercapai.
"Kalau legitimasi pemerintahan rendah kayak sekarang, gimana kita bisa percaya bahwa dia bisa menemukan orang bagus, ditaruh menjadi kapolri, tiba-tiba kemudian semuanya selesai," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden untuk berhenti menambah masalah dengan menurunkan tentara ke jalan.
