- Proyek Strategi Nasional atau PSN justru berdampak negatif kepada masyarakat
- Pemerintah seharusnya menyelesaikan secara tuntas hingga tidak ada dampak yang dialami warga
- Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap wanita yang kehilangan pekerjaan
SuaraJogja.id - Di tengah gencarnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang sebagai tonggak kemajuan ekonomi, ada kelompok masyarakat yang justru terpinggirkan. Lahan pertanian kehilangan kesuburannya.
Kaum rentan seperti petani perempuan ikut terdampak. Sementara masyarakat adat terancam kehilangan tanah dan rumah adat mereka.
Padahal pembangunan yang mestinya membawa kesejahteraan, bagi sebagian orang justru menghadirkan luka.
Sebut saja Atika Manggala, pendiri Sri Tumuwuh, komunitas yang bergerak dalam pertanian berkelanjutan dan penghayat serta pelestari kearifan leluhur dari Yogyakarta menceritakan betapa besar dampak pembangunan tol di kota ini terhadap lahan dan kehidupan petani di wilayahnya.
Baca Juga:Makan Bergizi Gratis Mandek? Guru Besar UGM: Lebih Baik Ditinjau Ulang
“Kalau dihitung, dampaknya besar sekali. Pertanian kami jadi tidak subur karena di dekat lahan itu ada pabrik semen, limbahnya mengalir ke parit yang menuju sawah," paparnya disela Konferensi Internasional Agama Leluhur atau ICIR ke-7 di UGM, Yogyakarta, Kamis (23/10/2025).
Air yang dahulu menjadi sumber kehidupan, lanjutnya membawa residu semen dari hulu.
Kesuburan tanah menurun, tanaman tak lagi tumbuh optimal.
Para petani sempat menyuarakan protes, bahkan pemerintah sempat membantu dengan pengadaan sumur baru.
Namun, bagi Atika dan kelompoknya, kerusakan yang terjadi tidak mudah dipulihkan.
Baca Juga:UGM Gebrak Dunia Industri, Rektor Ova Emilia Ungkap Strategi Link and Match yang Tak Sekadar Jargon
"Kami akhirnya berfokus pada apa yang bisa kami lakukan menanam tanaman yang cocok dengan kondisi lingkungan sekarang. Yang penting kami tetap melakukan laku kami, karena soal hasil, kami percaya, itu sudah ada yang mengatur. Tapi menjaga tanah dan kehidupan, itu tanggung jawab kami," tandasnya.
Di tengah situasi sulit, para petani berjuang menjadi penjaga ketahanan keluarga dan budaya lokal.
Sebab pembangunan ternyata belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.
Dia hanya berharap, kaum perempuan, petani, dan masyarakat adat tak jadi korban pembangunan.
Pembangunan yang sejati seharusnya tidak merampas ruang hidup mereka, tetapi memperkuatnya.
Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengungkapkan PSN tidak boleh dijalankan tanpa mengindahkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Sebab dalam RPJMN sudah jelas disebutkan PSN bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Karenanya harus dilakukan dengan akuntabilitas, partisipasi bermakna, dan transparansi," ujarnya.
Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, banyak proyek PSN yang tidak melalui proses partisipatif.
Informasi yang diterima masyarakat seringkali tidak lengkap, bahkan dampak sosial jarang disosialisasikan secara jujur.
Dari tahun 2020 hingga 2025, tercatat ada 80 kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) dan konflik agraria serta kekerasan yang menyertainya.
Dari jumlah itu, 42 kasus melibatkan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.
Perempuan sering menghadapi ancaman ganda. Mereka tidak hanya kehilangan sumber penghidupan namun juga menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi ketika memperjuangkan haknya atas tanah dan lingkungan.
"Sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi ruang hidup perempuan justru berkurang karena pembangunan yang tidak berpihak pada keberlanjutan," ungkapnya.
Untuk itu Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah mematuhi prinsip-prinsip dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Pemerintah juga mesti memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan dengan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak," tandasnya.
Daden Sukendar, Komisioner Komnas Perempuan, menambahkan dampak PSN tidak hanya terasa di Jawa, tetapi juga di wilayah timur Indonesia.
Bagi masyarakat adat, rumah adat bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pusat identitas dan spiritualitas.
"Kami turun langsung ke lapangan di NTT, ke Bojoleo, Timor, dan Ende. Kami melihat bagaimana masyarakat adat kehilangan rumah adat mereka karena proyek geotermal dan pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Relokasi paksa dan hilangnya ruang ritual, lanjutnya membuat warga kehilangan bagian penting dari kehidupan sosial dan kultural mereka.
Sumber kehidupan seperti mata air pun terancam.
Situasi tersebut menunjukan pembangunan yang tidak disertai pendekatan sosial yang sensitif bisa memecah harmoni yang telah lama dijaga oleh masyarakat adat.
Karena itu, Daden mendesak agar pemerintah meninjau ulang pendekatan pembangunan dan menghentikan praktik kekerasan dalam menghadapi aspirasi masyarakat.
"Bahkan tempat persembahan dan ruang interaksi sosial mereka banyak yang hilang," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
