- Prabowo Subianto dikritik PP Aisyiyah karena pernyataan kontroversialnya mengenai ketidaktergantungan masyarakat desa terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat.
- Pelemahan rupiah mencapai Rp17.668 per dolar mengakibatkan lonjakan harga kebutuhan pokok serta membebani ekonomi masyarakat di pelosok desa.
- PP Aisyiyah mendesak pemerintah segera fokus pada solusi ekonomi konkret guna menstabilkan harga daripada sekadar melontarkan pernyataan kontraproduktif.
SuaraJogja.id - Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak membutuhkan dolar menuai kritik tajam di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang genting.
Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah menilai narasi tersebut sangat tidak pantas dan justru mencederai perasaan rakyat, mengingat saat ini nilai tukar rupiah sedang hancur-hancuran hingga menyentuh level psikologis Rp 17.668 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pelemahan nilai tukar ini berdampak langsung pada lonjakan biaya hidup yang mencekik masyarakat, dari kota hingga pelosok desa.
Ketua Umum PP Aisyiyah, Salmah Orbayinah, menegaskan bahwa seorang pemimpin negara seharusnya menunjukkan empati di tengah carut-marut ekonomi, bukan melontarkan pernyataan yang seolah menafikan realitas sulit di akar rumput.
Baca Juga:Seminar Moderasi Beragama UNY, Generasi Z Sleman Belajar Toleransi di Era Digital
"Statement itu tidak pas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit," tegas Salmah Orbayinah disela Konferensi Nasional Milad ke 109 di Yogyakarta, Senin (18/5/2026).
Salmah mengingatkan adanya kesalahpahaman mendasar jika menganggap masyarakat desa kebal terhadap fluktuasi dolar. Meskipun transaksi harian di desa menggunakan rupiah, harga barang-barang kebutuhan pokok, energi, dan biaya produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh kurs global. Ketika rupiah melemah, biaya impor bahan baku atau energi meningkat, yang ujungnya mengerek harga barang di tingkat konsumen akhir di desa.
"Walaupun orang desa tidak menggunakan dolar secara langsung, dampaknya tetap terasa sampai ke desa. Harga kebutuhan pokok, energi, hingga bahan pangan bisa ikut terpengaruh," ujarnya.
Ia mencontohkan realitas pahit yang dihadapi ibu rumah tangga di berbagai daerah saat ini. Kenaikan harga tidak bisa dibantah hanya dengan retorika politik.
"Misalnya harga minyak goreng saja sekarang terasa mahal. Itu terjadi bukan karena masyarakat menggunakan dolar, tetapi karena dampak ekonomi global yang mempengaruhi harga dan rupiah," tandasnya.
Baca Juga:Bukan Tanpa Alasan, Ini Penyebab Utama Proyek Pengolahan Sampah di DIY Tertunda
Dampak domino dari pelemahan rupiah ini juga memukul sektor pendidikan dan kelompok rentan. Biaya operasional perguruan tinggi yang membengkak akibat kenaikan biaya energi akhirnya membebani mahasiswa. Aisyiyah menyoroti fakta memilukan di mana banyak mahasiswa kini berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
"Banyak mahasiswa yang bahkan untuk makan saja masih kesulitan. Ada yang kos dengan kondisi sangat sederhana, bahkan alas tidurnya hanya tanah," ungkapnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Di tengah situasi krisis ini, PP Aisyiyah mendesak pemerintah, termasuk presiden terpilih, untuk berhenti mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dan fokus pada solusi konkret untuk menstabilkan ekonomi. Beban krisis tidak seharusnya hanya ditanggung rakyat dengan diminta berhemat.
"Rakyat tidak hanya diharusnya berhemat, tapi pemerintah mestinya juga membuat kebijakan yang tepat," tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris PP Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menambahkan, meskipun organisasinya mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, realitas keterhubungan ekonomi global tidak bisa diabaikan. Stabilitas makroekonomi nasional tetap menjadi kunci.
"Terutama kelompok rentan yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi sekaligus tantangan sosial yang semakin kompleks," imbuhnya.
