- Sejumlah warga Yogyakarta memprotes perubahan drastis klasifikasi desil DTSEN pasca Sensus Ekonomi 2026 yang menyebabkan mereka kehilangan bantuan sosial.
- Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti meminta klarifikasi BPS terkait dasar penghitungan metode klasifikasi desil yang dinilai tidak sesuai kondisi warga.
- Pemda DIY mendorong masyarakat melakukan verifikasi ulang data agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan selaras dengan kondisi lapangan.
"Ini sangat memengaruhi juga terkait apakah ada hubungannya dengan kemarin, basis ekonomi yang kemudian banyak hal mempertimbangkan ataupun kemudian ada kebijakan lain," katanya.
Made menyebut, Pemda bukannya mau membandingkan data milik pemerintah pusat dan daerah. Namun klarifikasi itu dibutuhkan untuk penyelarasan data agar kondisi masyarakat di lapangan benar-benar sesuai dengan data yang digunakan pemerintah pusat.
DIY sendiri telah mengembangkan integrasi data kemiskinan dengan menggabungkan sejumlah sumber data, termasuk data pemerintah pusat serta data yang dikumpulkan kabupaten dan kota. Data terintegrasi tersebut dapat digunakan untuk melihat kondisi masyarakat secara lebih detail, mulai dari identitas penerima, tingkat kemiskinan hingga bantuan yang telah diterima.
Untuk itu Pemda DIY mendorong masyarakat melakukan verifikasi ulang apabila masyarakat merasa status ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebab masyarakat juga harus diberikan ruang untuk mengoreksi apabila terdapat kesalahan dalam pendataan.
Baca Juga:Efisiensi Anggaran Paksa Seniman Bertahan Mandiri, Pemda DIY Prioritaskan Agenda Pusat
"Data real harus bisa dilihat. Bukan kita mau membandingkan data, tapi menyelaraskan data. Jadi masyarakat bisa diminta untuk melakukan perbaikan, verifikasi ulang," katanya.
Persoalan data ini menjadi semakin penting, lanjutnya karena pemdatidak hanya ingin mengetahui berapa jumlah warga miskin. Namun juga memastikan bantuan tidak salah sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih antarprogram.
Pemda DIY juga meminta penanganan terhadap 18 lokus kemiskinan memiliki target yang jelas. Setiap wilayah harus memiliki ukuran keberhasilan, termasuk kapan wilayah tersebut dapat dinyatakan keluar dari kategori miskin.
"Saya juga minta ada target. Jadi kita bicara 18 lokus kemiskinan itu, sudah ada kapan mau kita anggap dia mendeklarasikan sudah tidak lagi sebagai wilayah miskin. Itu harus ada," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Jangan Asal Perluas! Pemda DIY Tuntut Sistem MBG Dibenahi Total Sebelum Masuk Kampus
