- Kebijakan pengurangan dana transfer pusat menyebabkan Pemda DIY membatasi berbagai agenda seni dan festival budaya selama 2026.
- Dinas Kebudayaan DIY melakukan efisiensi anggaran dengan menyederhanakan konsep kegiatan serta memprioritaskan program mandatori dari pemerintah pusat.
- Para seniman lokal di Yogyakarta kini didorong untuk kembali mandiri di tengah terbatasnya dukungan fasilitas dan pendanaan pemerintah.
SuaraJogja.id - Penurunan dana transfer daerah untuk DIY sebesar Rp167 miliar dan Dana Keistimewaan (Danais) hingga tinggal Rp1 triliun semakin berdampak buruk di sektor kebudayaan pada semester kedua 2026 ini.
Kebijakan Presiden Prabowo Subiamto itu bahkan memaksa Pemda melakukan penyesuaian radikal yang menghentikan banyak aktivitas budaya di tingkat kabupaten/kota.
Sejumlah agenda seni dan festival budaya yang selama ini rutin digelar kini harus dikurangi. Bahkan ada yang terpaksa ditiadakan sementara. Dinas Kebudayaan (disbud) DIY pun mulai memfokuskan program pada kegiatan yang mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat.
"Untuk kegiatan lain dari seksi kami sendiri jelas berkurang, karena kegiatan festival berjenjang yang biasanya kami ambil dari teman-teman kabupaten/kota, biasanya ada enam, tahun ini kami hanya bisa melaksanakan tiga," papar Kepala Seksi Pertunjukan Dinas Kebudayaan DIY, Sita Utung Gadewi Maharani disela Sosialisasi Suara Gita Bahana Nusantara (GBN) 2026 di Yogyakarta, Jumat (29/5/2026).
Baca Juga:Dua Dekade Gempa Jogja, Ancaman Megathrust dan Pentingnya Klaster Bencana
Sita mengakui efisiensi anggaran membuat sejumlah program seni tidak lagi bisa berjalan seperti sebelumnya. Sejumlah agenda yang sebelumnya digelar rutin setiap tahun kini terpaksa diubah menjadi dua tahunan.
Bahkan Festival Langen Swara yang biasa menjadi ruang ekspresi seni suara tahun ini tidak dapat diselenggarakan.
"Untuk Festival Langen Swara tahun ini kami tidak ada, nanti akan kami usahakan di tahun depan," ujarnya.
Tak hanya jumlah kegiatan yang berkurang, konsep pelaksanaan acara juga ikut disederhanakan. Jika sebelumnya sejumlah kegiatan budaya digelar meriah di hotel atau venue besar, kini banyak agenda dipindahkan ke kantor dinas demi menghemat biaya.
"Kalau yang biasanya mungkin dilaksanakan lebih meriah, kemudian mungkin juga di hotel, kami sederhanakan dengan kegiatan yang ada di dinas. Tetapi paling tidak esensi yang kami bawa tetap sama," paparnya.
Baca Juga:Dampak Konflik Geopolitik: Shamsi Ali Ungkap Bahaya Retorika Trump bagi Komunitas Muslim di Amerika
Di tengah keterbatasan itu, Disbud memilih mempertahankan program yang berkaitan langsung dengan agenda nasional. Salah satunya seleksi GBN 2026 di tingkat DIY. Program tersebut menjadi bagian dari persiapan paduan suara nasional untuk upacara HUT RI di Istana Negara.
"Paling tidak untuk beberapa kegiatan yang masih ada urusannya dengan kegiatan mandatori dari pusat, membantu untuk upacara bendera yang ada di tingkat pusat, kami berusaha untuk tetap bisa mempertahankan ini," jelasnya.
Namun di balik bertahannya beberapa agenda nasional, para seniman dan pelaku seni lokal justru didorong untuk kembali mengandalkan kekuatan komunitas dan kemandirian.
Ekosistem seni di DIY pun terpaksa kembali ke pola lama. Para seniman diharapkan bertahan hidup tanpa banyak dukungan pemerintah.
"Seniman yang ada di DIY ini kan semua awalnya mandiri. Mereka juga bisa mandiri. Dengan usaha ini kami akan berusaha mendukung semaksimal yang kami bisa," katanya.
Dinas Kebudayaan DIY kini hanya berupaya menjaga agar denyut kesenian tetap hidup lewat kolaborasi dengan kabupaten/kota, sekolah, perguruan tinggi, hingga komunitas seni dan gereja.
