- Pemerintah menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana terpadu di Yogyakarta guna menghadapi ancaman gempa bumi megathrust.
- BNPB membentuk sistem enam klaster nasional untuk memastikan koordinasi antarlembaga dan ketersediaan peralatan yang spesifik saat bencana.
- Pemerintah DIY terus meningkatkan edukasi masyarakat, simulasi bencana, serta pemetaan kelompok rentan untuk mempercepat proses evakuasi.
SuaraJogja.id - Refleksi dua dekade gempa besar mengguncang Yogyakarta pada 2006 silam tak lagi hanya bicara soal jumlah korban atau bangunan roboh.
Fokus penanganan kini bergeser dari sekadar evakuasi menjadi bagaimana membangun masyarakat yang paham apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi
Apalagi di tengah ancaman megathrust dan bencana lain yang sewaktu-waktu bisa terjadi di DI Yogyakarta dan sekitarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan mengatakan kesiapsiagaan menjadi pekerjaan rumah utama bagi daerah rawan bencana seperti DIY dan Jawa Tengah. Menurutnya, seluruh kabupaten hingga desa perlu memiliki kemampuan mitigasi dan respons yang terukur.
Baca Juga:Tak Ada Lagi Rebutan Gunungan, Garebeg Idul Adha Yogyakarta Tahun Ini Ditiadakan
"Jadi yang namanya kesiap-siagaan itu adalah ekosistem, tidak bisa sendiri-sendiri," kata Lilik ditemui di kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Sabtu (23/5/2026).
Menurut dia, masyarakat perlu terus diingatkan terhadap potensi ancaman bencana, bahkan saat kondisi sedang aman. Edukasi kebencanaan disebut harus terus digaungkan.
Sehingga masyarakat tidak lagi kehilangan kewaspadaan terhadap ancaman gempa, kekeringan akibat El Nino, maupun bencana lainnya.
"Jadi mana-mana tempat-tempat yang harus kita petakan, tempat-tempat harus didukung oleh kita semua," tandasnya.
![Apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan di kawasan Candi Prambanan memperingati 20 tahun gempa Jogja, Sabtu (23/5/2026). [Suara.com/Hiskia]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/23/60561-peringatan-gempa-jogja.jpg)
Lilik menekankan pentingnya penguatan kelembagaan di tingkat daerah melalui sistem klaster. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri saat ini telah menetapkan enam klaster nasional.
Baca Juga:Motor Listrik Rakitan Siswa SMK Ini Tembus 132 Km/Jam, Suaranya Nyaris Tak Terdengar
Klaster itu mencakup pencarian pertolongan, kesehatan, logistik, pendidikan, pemulihan, hingga pengungsian. Kesiapan ini ditunjukkan dengan kelengkapan peralatan spesifik yang dimiliki masing-masing instansi di lapangan.
Basarnas misalnya disiapkan untuk operasi pencarian korban dengan perlengkapan urban search and rescue (USAR). Sementara Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit lapangan untuk kondisi darurat.
"Menangani bencana itu harus ada orang yang spesifik, tidak semua orang, satu orang tahu semua," tegasnya.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebut refleksi 20 tahun gempa tidak sekadar seremoni mengenang tragedi 2006. Melainkan momentum untuk mengukur sejauh mana kesiapan daerah menghadapi ancaman bencana baru, termasuk potensi megathrust di selatan Jawa.
Ia menilai kesiapan saat ini sudah jauh berkembang dibanding dua dekade lalu. Selain dukungan peralatan yang lebih lengkap, pembagian tugas antarlembaga juga dinilai semakin jelas sehingga penanganan di lapangan bisa lebih terkoordinasi.
"Bagaimana kemudian kita sudah aware jadi mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya baik dari sisi SDM maupun dari sisi peralatannya, sarana dan prasarana," kata Made.
