- Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan program Wamira pada 22 Mei 2026 sebagai unit usaha baru berbasis Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- Program ini bertujuan mengendalikan inflasi daerah serta memeratakan distribusi kebutuhan pokok murah langsung ke tingkat masyarakat di kelurahan.
- Wamira berfungsi memperkuat ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemberdayaan UMKM melalui sistem koperasi yang mandiri dan berkelanjutan.
SuaraJogja.id - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai mengoptimalkan keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) melalui peluncuran Wamira atau Warung Milik Rakyat. KKMP ini menjadi unit usaha baru berbasis koperasi warga.
Program yang digagas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo itu bahkan diproyeksikan menjadi sarana distribusi kebutuhan pokok murah sekaligus penggerak ekonomi kampung.
"Tujuan dari program Wamira ini salah satunya adalah dalam rangka pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok," papar Hasto dalam peluncuran perdana Wamira di KKMP Kelurahan Giwangan, Jumat (22/5/2026).
Menurut Hasto, program ini menjadi tahap awal pengembangan gerai Wamira di lima wilayah percontohan, yakni Giwangan, Purwokinanti, Cokrodiningratan, Pakuncen, dan Klitren.
Baca Juga:Imigrasi Yogyakarta Kembali Gagalkan Keberangkatan 3 Pria Diduga Jemaah Haji Non-Prosedural
Wamira dirancang bukan sekadar toko kebutuhan pokok. Namun juga instrumen ekonomi kerakyatan untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat perputaran ekonomi warga.
Sebab distribusi pangan selama ini masih terpusat di titik-titik ekonomi tertentu dan pasar tradisional besar. Melalui Wamira, distribusi kebutuhan pokok ingin diperluas hingga tingkat kampung agar warga lebih mudah mendapatkan barang murah.
"Wamira diharapkan mampu menjadi sarana distribusi barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, mudah diakses masyarakat, serta mendukung stabilitas pasokan barang kepada masyarakat," ujarnya.
Hasto menambahkan, konsep Wamira juga menjadi cara Pemkot Yogyakarta agar keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati pemodal besar, tetapi kembali berputar di masyarakat sendiri.
Program tersebut sebagai kebijakan pro-poor, pro-job, dan pro-growth karena diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan UMKM. Selain itu menekan kemiskinan di tingkat kampung
Baca Juga:Jangan Asal Perluas! Pemda DIY Tuntut Sistem MBG Dibenahi Total Sebelum Masuk Kampus
"Benefit serta profit yang dihasilkan selanjutnya tidak diaruskan hanya ke pemilik modal atau investor besar, akan tetapi terdistribusi secara merata ke masyarakat sekitar," ungkapnya.
Hasto dalam kesempatan ini juga mendorong gerakan “beli dari warga sendiri” melalui penguatan koperasi dan UMKM lokal. Diharapkan kedepan bisa memberdayakan ekonomi masyarakat
"Kita laksanakan Gerakan Bela-Beli produk UMKM Kota Jogja, ASN bersama masyarakat membeli produk-produk UMKM lokal, memicu perputaran roda ekonomi dari, oleh, dan untuk warga," paparnya.
Ketua KKMP Giwangan Sudaryanto mengatakan koperasi di tingkat kelurahan sebenarnya belum bisa menjalankan seluruh tujuh program mandat pemerintah pusat. Karena itu, KKMP memilih bergerak bertahap sesuai kemampuan dan potensi wilayah masing-masing.
KKMP Giwangan mulai aktif sejak Juli 2025 dengan memproduksi sabun sebagai usaha awal koperasi. Setelah itu, koperasi mulai memasok kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami sejak bulan Juli itu sudah langsung mulai dengan produksi sabun pertama. Kemudian September kami launching supply dapur MBG. Alhamdulillah dengan MBG itu koperasi sudah jalan, pengelola sudah gajian dan SHU juga sudah ada," jelasnya.
