- Sejumlah warga Yogyakarta memprotes perubahan drastis klasifikasi desil DTSEN pasca Sensus Ekonomi 2026 yang menyebabkan mereka kehilangan bantuan sosial.
- Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti meminta klarifikasi BPS terkait dasar penghitungan metode klasifikasi desil yang dinilai tidak sesuai kondisi warga.
- Pemda DIY mendorong masyarakat melakukan verifikasi ulang data agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan selaras dengan kondisi lapangan.
SuaraJogja.id - Seperti halnya di daerah lain, sejumlah warga Yogyakarta mempertanyakan atau memprotes hasil cek desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pasca digelarnya Sensus Ekonomi 2026. Mereka mengaku klasifikasi desil mereka berubah drastis, bahkan ada yang semula masuk desil 4 kini tercatat sebagai desil 9.
Salah satunya dialami M Muslim, warga Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Ia mengaku sebelumnya tercatat dalam desil 4, namun kini statusnya berubah menjadi desil 9.
Perubahan tersebut membuat Muslim mempertanyakan dasar penghitungan data kemiskinan. Sebab, menurut dia, kondisi ekonominya tidak berubah secara signifikan. Ia bahkan mengaku tidak memiliki mobil maupun barang-barang mewah yang bisa menjadi indikator dirinya telah masuk kelompok ekonomi atas.
"Saya awalnya masuk desil 4 tapi pasca sensus jadi 9. Padahal tidak punya mobil atau barang mewah," ujarnya di Yogyakarta, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga:Efisiensi Anggaran Paksa Seniman Bertahan Mandiri, Pemda DIY Prioritaskan Agenda Pusat
Ironisnya, ketika masih berada di desil 4, Muslim justru mengaku seringkali luput mendapatkan bantuan sosial. Kini, ketika datanya justru menempatkannya di desil 9. Hal itu membuatnya semakin sulit mendapatkan akses bantuan.
"Dulu luput bansos, sekarang malah dianggap kaya raya. Padahal saya tidak punya mobil dan barang mewah," ujarnya,
Sementara Tinah, warga Gowongan mengaku saat ini dia tidak mendapatkan lagi bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Lansia berusia 71 tahun ini mendapatkan informasi bansos dicabut karena saat ini dirinya masuk desil 6 meski tidak lagi memiliki pekerjaan.
"Saat tanya RT sudah dianggap tidak rentan miskin jadi tidak dapat PKH lagi. Padahal saya tidak bekerja lagi dan hanya tinggal di rumah warisan orang tua," paparnya.
Secara terpisah, Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengaku mempertanyakan perubahan klasifikasi desil tersebut kepada pihak BPS. Menurutnya, pemdaperlu mengetahui secara jelas dasar yang digunakan dalam menentukan kelompok desil masyarakat.
Baca Juga:Jangan Asal Perluas! Pemda DIY Tuntut Sistem MBG Dibenahi Total Sebelum Masuk Kampus
"Ini kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang (Plt Kepala BPS DIY-red). Kok bisa desil berubah padahal ekonomi warga kami masih sama. Dasarnya seperti apa dalam sensus itu?," tandasnya.
Menurut Ni Made, saat ini masyarakat terbagi dalam desil 1 hingga 10. Kelompok desil 1 sampai 5 menjadi perhatian dalam penanganan kemiskinan, sementara desil 6 sampai 10 dianggap sudah lebih mampu bertahan secara mandiri.
Namun, ia menilai persoalannya bukan sekadar angka desil. Yang harus dipertanyakan adalah bagaimana seseorang diklasifikasikan hingga bisa berpindah dari satu desil ke desil lainnya.
Apalagi di DIY, BPS mencatat jumlah warga miskin per Maret 2026 masih sebesar 9,7 persen atau sekitar 408.870 orang. Meski angka tersebut turun 0,38 persen dibandingkan September 2025, tidak serta merta ada perubahan desil yang signifikan.
"Data-data itu dari pusat, bukan kita yang menentukan. Tinggal bicaranya adalah kriteria. Dia sampai di mana? Nah, ini bagaimana mereka mengklasifikasikan itu yang juga kita harus bertanya pada BPS," ungkapnya.
Made mengatakan perubahan klasifikasi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang menggunakan data ekonomi masyarakat sebagai dasar pemberian bantuan. Karena itu, Pemda DIY mendesak BPS memaparkan metode dan kriteria penghitungan yang digunakan.
"Ini sangat memengaruhi juga terkait apakah ada hubungannya dengan kemarin, basis ekonomi yang kemudian banyak hal mempertimbangkan ataupun kemudian ada kebijakan lain," katanya.
Made menyebut, Pemda bukannya mau membandingkan data milik pemerintah pusat dan daerah. Namun klarifikasi itu dibutuhkan untuk penyelarasan data agar kondisi masyarakat di lapangan benar-benar sesuai dengan data yang digunakan pemerintah pusat.
DIY sendiri telah mengembangkan integrasi data kemiskinan dengan menggabungkan sejumlah sumber data, termasuk data pemerintah pusat serta data yang dikumpulkan kabupaten dan kota. Data terintegrasi tersebut dapat digunakan untuk melihat kondisi masyarakat secara lebih detail, mulai dari identitas penerima, tingkat kemiskinan hingga bantuan yang telah diterima.
Untuk itu Pemda DIY mendorong masyarakat melakukan verifikasi ulang apabila masyarakat merasa status ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebab masyarakat juga harus diberikan ruang untuk mengoreksi apabila terdapat kesalahan dalam pendataan.
"Data real harus bisa dilihat. Bukan kita mau membandingkan data, tapi menyelaraskan data. Jadi masyarakat bisa diminta untuk melakukan perbaikan, verifikasi ulang," katanya.
Persoalan data ini menjadi semakin penting, lanjutnya karena pemdatidak hanya ingin mengetahui berapa jumlah warga miskin. Namun juga memastikan bantuan tidak salah sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih antarprogram.
Pemda DIY juga meminta penanganan terhadap 18 lokus kemiskinan memiliki target yang jelas. Setiap wilayah harus memiliki ukuran keberhasilan, termasuk kapan wilayah tersebut dapat dinyatakan keluar dari kategori miskin.
"Saya juga minta ada target. Jadi kita bicara 18 lokus kemiskinan itu, sudah ada kapan mau kita anggap dia mendeklarasikan sudah tidak lagi sebagai wilayah miskin. Itu harus ada," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi