- Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM pada 1 Oktober 2026.
- Pakar UMY Zuly Qodir menilai rangkap jabatan tersebut memicu kecurigaan publik terkait kepentingan politik Pemilu 2029 dan pengamanan agenda pemerintah.
- Sosiolog UGM Arie Sudjito menyatakan perombakan kabinet, termasuk pergantian posisi Kapolri, belum sepenuhnya menjawab kritik serta harapan besar dari publik.
SuaraJogja.id - Keputusan Presiden Prabowo Subianto menempatkan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (1/10/2026) memunculkan pertanyaan sejumlah pihak mengenai alasan di balik konsentrasi jabatan tersebut.
Meski pemerintah mengklaim penataan tersebut dimaksudkan untuk menyatukan koordinasi hilirisasi dan transisi energi, pakar ilmu pemerintahan UMY Zuly Qodir melihat keputusan tersebut ada kepentingan politik di belakangnya.
Menurut Zuly, rangkap jabatan semacam itu dapat memunculkan kecurigaan publik mengenai alasan pemerintah memilih satu figur untuk memegang sejumlah posisi strategis.
"Kalau mau kita mengatakan orang ahli, apa memang tidak ada orang ahli yang lainnya, kok menteri kemudian dirangkap-rangkap satu orang," kata Zuly di Yogyakarta, Jumat (2/10/2026).
Baca Juga:Demokrasi Mahal? Golkar Usul Reformasi Sistem Pemilu ke Prabowo, Ini Alasannya
Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo itu disinyalir mengarah pada kepentingan Prabowo pada pemilu 2029 mendatang. Zuly bahkan mengaitkan penataan tersebut dengan upaya pemerintah mengamankan berbagai agenda prioritas Presiden Prabowo. Apalagi peta politik bisa berubah kapan saja.
"Orang akan mencurigai ini dalam rangka apa kok bisa begitu. Agenda politik diselamatkan, itu penting," ungkapnya.
Ia menyebut sejumlah agenda pemerintahan Prabowo seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, Sekolah Rakyat hingga rencana pendidikan tinggi gratis sebagai contoh kebijakan yang membutuhkan konsolidasi pemerintahan.
Dukungan partai politik (parpol) lain seperti Golkar dan Bahlil sebagai Ketua Umum (ketum) Golkar sangat dibutuhkan Prabowo bila ingin kembali memimpin Indonesia untuk kedua kalinya.
Namun yang jadi masalah kenapa Bahlil mesti rangkap jabatan. Zuly mempertanyakan apakah tidak ada tokoh lain yang bisa duduk di jabatan Bahlil saat ini.
Baca Juga:Sebut Tak Ada Laporan BBM Oplosan, Bahlil Terjunkan Tim Cek ke Lapangan
"Ya, mungkin [rangkap jabatan Bahlil] biar menumpuk jadi satu lah kekayaannya kan, biar menumpuk kekayaan, capital-nya, dan kekuasaannya. Jadi ya, apa memang tidak ada orang lain ya, misalnya begitu. Kalau mau kita mengatakan orang ahli, apa memang tidak ada orang ahli yang lainnya, kok menteri kemudian dirangkap-rangkap satu orang? Kalau begitu, orang akan mencurigai," tandasnya.
Secara terpisah sosiolog UGM Arie Sudjito menilai reshuffle kabinet kali ini belum memperlihatkan perubahan besar yang secara langsung menjawab kritik dan harapan publik. Menurut Arie, publik sebenarnya menunggu perombakan kabinet yang mampu menghubungkan pergantian pejabat dengan berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan.
"Kalau Presiden mereshuffle tentu harus tidak hanya sekadar bicara tentang penataan orang, tetapi lebih dari itu menghubungkan antara problem dan harapan," kata Arie di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Arie menyebut pergantian Kapolri menjadi salah satu perubahan yang paling menarik perhatian. Listyo Sigit Prabowo digantikan Suyudi Ario Seto dan kemudian ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam rangkaian pelantikan 1 Oktober 2026.
Menurut Arie, perubahan tersebut membuat publik bertanya apakah ada agenda pembenahan yang lebih besar di balik reshuffle.
"Orang pasti berspekulasi. Apakah ada tanda-tanda bersih-bersih dan sebagainya," ujarnya.
