- Pakar UGM Mada Sukmajati sarankan Presiden Prabowo tidak memilih Menko Polhukam dari militer/polisi.
- Pemilihan figur non-sipil dikhawatirkan mengorbankan supremasi sipil di tengah isu politik panas.
- Reshuffle kabinet dinilai sebagai respons atas masalah ekonomi dan politik, tapi belum final.
SuaraJogja.id - Perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu masih menyisakan teka-teki besar. Dua kursi strategis, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), hingga kini masih kosong.
Namun, sorotan paling tajam mengarah pada suksesi di Kemenko Polhukam.
Di tengah ketidakpastian ini, nama-nama kandidat kuat mulai beredar deras di publik. Sejumlah figur dengan latar belakang militer seperti Letjen (Purn.) Djamari Chaniago disebut-sebut masuk dalam bursa.
Di sisi lain, muncul pula nama sipil yang berpengalaman di posisi tersebut, Mahfud MD, yang juga pernah menjabat Menko Polhukam di era Presiden Joko Widodo.
Kekosongan jabatan yang ditinggalkan Budi Gunawan ini kini dijabat sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga berlatar belakang militer.
Situasi ini memantik analisis kritis dari kalangan akademisi mengenai arah politik dan keamanan negara ke depan.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Mada Sukmajati, memberikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo agar berhati-hati dalam memilih figur definitif untuk posisi Menko Polkam.
Menurutnya, memilih sosok dari kalangan militer atau polisi aktif maupun purnawirawan bukanlah pilihan yang bijak di tengah situasi politik saat ini.
Mada menyoroti pentingnya posisi ini diisi oleh figur dari kelompok sipil yang kompeten, aktif, dan mampu merespons isu-isu keamanan terkini secara komprehensif.
Baca Juga:Prabowo Subianto Berdarah Sultan HB II? Keluarga Keraton Yogyakarta Ungkap Fakta Mengejutkan
Apalagi, publik tengah dihantui berbagai rumor dan dinamika politik yang memanas, mulai dari isu kebobolan intelijen negara hingga sorotan terhadap kualitas institusi Polri dan TNI.
"Jadi mungkin salah satu kriterianya adalah bahwa tidak cukup responsif jika Pak Prabowo memilih Menko Polkam yang definitif nanti dari tentara atau Polri," kata Mada saat dihubungi pada Rabu (17/9/2025).
Ia menegaskan bahwa penunjukan figur non-sipil justru dapat memperkuat kekhawatiran publik yang lebih dalam.
"Ini kaitannya dengan kekhawatiran politik tentang adanya situasi darurat militer atau supremasi sipil yang kemudian dikorbankan dan seterusnya," imbuhnya.
Reshuffle di Tengah Gejolak Ekonomi dan Politik
Secara umum, Mada melihat bahwa reshuffle ini merupakan respons Presiden Prabowo terhadap dua masalah fundamental yang mendera Indonesia belakangan ini: kondisi ekonomi yang menantang dan stabilitas politik yang bergejolak.
